Didesak Kasasi Putusan PTTUN, KPU Banggai: Kami Belum Dapat Salinan Fisik Putusan

Herwin Yatim - Mustar Labolo (foto: luwuk Today)

BANGGAI, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai didesak oleh ratusan masyarakat adat Batumundoan untuk lakukan kasasi putusan yang dimenangkan bakal calon Bupati Herwin Yatim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) nomor 2/G/Pilkada/2020/ PTTUN.mks, Rabu (21/10/2020)

Menurut Irman Budahu dalam protesnya, harusnya KPU Banggai menegakan keadilan dengan melakukan kasasi atas putusan PTTUN.

Apalagi ada anggaran yang disiapkan dan dapat digunakan sesuai posnya masing-masing.

“Anggaran itu berasal dari APBD dan APBN untuk digunakan KPU jadi, bukan dari Herwin Yatim tapi uang Negara. Saya tau telah ada pos anggaran pendampingan hukum,” ujar Irman, yang juga mantan komisioner KPU periode 2010-2015 dalam orasinya depan gedung KPU.

Anggaran itu lanjutnya, di Pilkada 2020 untuk KPU Banggai disediakan sebesar 50 termasuk pendampingan hukum.

KPU Banggai dapat menggunakan dana itu untuk melakukan perlawanan hukum melalui kasasi putusan PTTUN Makassar untuk mendapatkan rasa keadilan.

Olehnya, Irman menyatakan hasil putusan gugatan Herwin Yatim apabila tidak dilakukan kasasi oleh KPU wajib dipertanyakan.

Ia pun menganggap keputusan KPU telah mengeluarkan Tidak Memenuhui Syarat (TMS) dalam verifikasi pendaftaran bakal calon tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami, mendukung KPU Banggai melakukan upaya hukum agar tidak ditunggangi dan diintervensi untuk melahirkan pemimpin yang memiliki kepentingan kotor di Kabupaten Banggai,” tegas Irman.

Sementara Demo lembaga adat Batumondoan kata Irman hanya mendesak mendapatkan keadilan bagi penyelenggaraan pemilu di bumi Banggai, Saluan dan Loinang (Babasal) dengan damai.

“Tapi kami akan anarkis jika tidak ada keadilan dibumi Babasal,” tuturnya.

Menanggapi tuntutan lembaga adat batumundoan, Ketua KPU Banggai, Zaidul Bahri Mokoagow menegaskan, pihaknya akan bersandar pada regulasi untuk menjamin hasil putusan PTTUN Makassar yang diberikan dalam masa waktu lima hari untuk melakukan kasasi atau tidak melakukan kasasi.

Ia menyatakan KPU Kabupaten Banggai masih mempertimbangkan dua hal salah satunya belum menerima salinan asli amar putusan PT TUN Makassar.

Apabila salinan putusan fisik belum diterima dalam lima hari, KPU akan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang sesuai regulasi masih memberikan kesempatan waktu selama 7 hari apakah akan mengeksekusi amar putusan PT TUN atau tidak sama sekali.

“Kaitan pertanyaan kenapa belum melakukan kasasi atau tidak kasasi, kami belum mendapatkan salinan fisik keputusan PTTUN Makassar dan masih menunggu hasil pleno komisioner KPU Kabupaten Banggai, semoga tidak lebih lima hari,” pungkasnya. (im/ap/fma)

Laporan: Irwan Merdeka

Silakan komentar Anda Disini….