Debat Perdana Pilkada Palu Terapkan Protokol Kesehatan

Suasana Debat Publik perdana Pilkada Kota Palu 2020, di Hotel Best Western Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (27/10/2020). (Foto: Adi Pranata/KabarSelebes.Id)

PALU, Kabar Selebes – Debat publik perdana pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palu 2020 yang digelar Selasa, (27/10/2020) Sore pada salah satu hotel menerapkan protokol kesehatan.

Berdasar pantauan, para peserta yang hadir nampak lengkap menggunakan face shield ataupun masker serta berjaga jarak satu sama lain.

Jumlah peserta yang hadir sesuai aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terbatas yakni maksimal berjumlah 50 orang terdiri atas tim kampanye masing-masing maksimal 4 orang dan pihak penyelenggara. “Saya kira itu semua yang bisa hadir sesuai dengan PKPU nomor 13,” ujar Agus Salim Wahid, ketua KPU Kota Palu Senin (27/10/2020).

Agus menuturkan pihaknya sebelumnya telah mengingatkan paslon untuk menggunakan alat Pelindung diri ketika menghadiri kampanye. Begitupun kata dia ketika memasuki ruangan debat peserta yang hadir diukur suhu tubuh.

Menurutnya, situasi pandemi ada larangan khusus selama pelaksanaan Pilkada terutama selama pelaksanaan debat. Dalam debat para tim paslon tidak bisa lagi meneriakan yel-yel serta tidak boleh mengintimidasi sesama peserta.

Selain itu para peserta juga tidak diperbolehkan untuk membawa Alat Peraga maupun bahan kampanye. Apalagi kata agus dengan membawa arak-arakan massa “Karena itu bisa dikenai sangsi terkait dengan membawa massa ke debat publik ini,” katanya.

Sejalan dengan hal itu, Munira SH anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palu menuturkan, berdasarkan peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 semua peserta harus mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan debat.

Ia menuturkan selama pelaksanaan debat pihaknya memastikan para setiap paslon mengikuti aturan yang telah dituangkan KPU.

Bawaslu dalam hal ini selalu mengawasi pelaksanaan pilkada termasuk dalam debat publik, yang telah diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2018 tentang tahapan kampanye.

“Di ayat dua itu (Peraturan) fungsi pengawasan yakni memastikan debat publik dilaksanakan secara profesional dan independen tidak berpihak kepada pasangan tertentu,” katanya. (ap/fma)

Laporan: Adi Pranata.

“Tulisan ini merupakan program felowship antara dewan pers bersama dengan satgas Covid-19”

Silakan komentar Anda Disini….