Aristan-Wahyudin, Paslon Pilkada Palu Dengan Sumbangan Dana Kampanye Terbesar

Nurbiah, Komisioner KPU Palu divisi Hukum dan Pengawasan. (Foto: Mohammad Sobirin/KabarSelebes.id)

PALU, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu, mencatat pasang calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Palu nomor urut 01, Aristan-Wahyuddin merupakan pasangan dengan sumbangan dana kampanye terbesar.

Adapun total sumbangan yang diperoleh mencapai Rp 588.000.000, terdiri dari partai politik gabungan, Rp450juta dan perorangan sebesar Rp138juta.

Jumlah tersebut diperoleh dari hasil Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) para calon walikota dan wakil walikota Palu.

Komisioner KPU Palu Divisi Hukum dan Pengawasan, Nurbia, menjelaskan, urutan terbesar ke dua yakni Paslon Imelda Liliana Muhidin – Arena Parampasi sebesar Rp373.686.400. Namun, kandidat yang diusung partai Golkar dan Gerindra itu, tidak menyebutkan sumber sumbangan dana kampanye.

Dalam laporan itu urutan ketiga ialah Paslon Hadianto Rasyid – Renny Lamadjido, dengan total sumbangan sebesar Rp206.460.000 terdiri dari sumbangan pribadi sebesar Rp200 juta serta perseorangan sebesar Rp 6.460.000.

Sementara dalam LPSDK yang diterima pada 31 Oktober 2020, Paslon petahana Hidayat-Habsa Yanti Ponulele merupakan Paslon yang mendapat sumbangan terkecil yakni sejumlah Rp134.733. 500 bersumber dari perseorangan.

“Nantinya dari hasil laporan tersebut, kami akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang kami pilih. Dan data tersebut diserahkan ke mereka untuk dilakukan audit kepatuhan.” papar Nurbia saat ditemui, Rabu (04/11/2020).

Nurbia menjelaskan meski menjadi syarat wajib seperti yang tertuang dalam PKPU, tidak ada sanksi apabila Paslon tidak menyerahkan laporan dana sumbangan.

Dikatakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pilkada baru akan dilakukan apabila ada Paslon yang tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), serta Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Kalau nanti pada 6 Desember ada Paslon yang tidak melaporkan LPPDK, maka jelas sanksinya yaitu pembatalan sebagai peserta.”jelasnya.

Ia pun mengharapkan para penghubung atau LO serta Paslon agar selalu mengingat hal tersebut.

“Setiap kali dalam pertemuan kami selalu ingatkan. Jadi tidak ada alasan apabila nanti ada Paslon yang tidak melaporkan,”tegasnya.

Pihaknya juga telah memberikan informasi menyangkut batasan sumbangan dana kampanye yakni, untuk perseorangan sebesar Rp75juta dan dari kelompok atau partai politik sebesar Rp750juta. Sementara untuk pribadi Paslon, tidak ada batasan atau unlimited. (sob/ap/fma)

Laporan: Mohammad Sobirin

Silakan komentar Anda Disini….