Regional

Pengelolaan PPID yang Sebelumnya Ditangani Humas Resmi Beralih ke Diskominfo

473
×

Pengelolaan PPID yang Sebelumnya Ditangani Humas Resmi Beralih ke Diskominfo

Sebarkan artikel ini
Gubernur Longki Djanggola saat memberikan sambutan sesaat sebelum membuka Rakor PPID dan PPID Pembantu se-Sulteng yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Ampana Kabupaten Tojo Una Una (Touna), Kamis (5/11/2020). (Foto : doc Diskominfo Parigi Moutong)

TOUNA, Kabar Selebes – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu yang sebelumnya ditangani Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi beralih ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Hal itu, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) PPID dan PPID Pembantu se-Sulteng yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Ampana Kabupaten Tojo Una Una (Touna) pada Kamis (5/11/2020).

Pengalihan tugas pengeloaan PPID resmi ditandangani dan diserahkan secara simbolis oleh Kepala Biro (Karo) Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Drs. Haris Kariming kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatia, Persandian dan Statistik yang disaksikan Gubernur Drs. H. Longki Djanggola, MSi.

Gubernur Longki mengapresiasi dan memberikan dukungan penuh atas pelaksanaan Rakor PPID yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memonitor kualitas penyelenggaraan informasi maupun komunikasi pembangunan khususnya pada penyelenggaraan PPID utama dan PPID pembantu diseluruy kabupaten/kota se-Sulteng, seraya berupaya mencari solusi terhadap semua permasalahan di daerah.

Gubernur Longki menambahkan, dengan beralihnya tugas dan fungsi PPID dari Bagian Humas ke Diskominfo, maka telah menjawab amanah Menteri Dalam Negeri Nomor 046/218/Bangda tentang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika khususnya pada angka 1 yang mengisyaratkan agar tugas dan wewenang PPID dikembalikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika yang tersebar dibeberapa daerah.

“Sebelumnya PPID dikelola oleh Humas dan Protokol Sektetriat Daerah Provinsi Sulteng, maka terhitung hari ini dikembalikan dan dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan ,” kata Longki.

Dengan diserahkannya urusan PPID dari Humas ke Diskominfo, kata dia, maka secara otomatis menggugurkan semua surat keputusan sebelumnya.

Karo Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng, Haris Kariming mengatakan, selama ini PPID utama yang melekat dibagian Humas selama 8 tahun telah dikelola dengan baik.

Sehingga, untuk liniernya, sebagai bidang yang mengelola informasi dalam hal ini Diskominfo, maka sudah sepatutnya urusan PPID dikembalikan ke Dinas tersebut.

“Humas tidak lagi mengurus PPID utama tetapi kita menjadi PPID pembantu. PPID utama ada di Diskominfo. Humas tugasnya melayani dan melakukan komunikasi pimpinan melalui protokoler,  penyiapan naskah atau sambutan pimpinan dan dokumentasi. Kalau di provinsi melayani Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi. Kalau di Humas kabupaten/kota melayani Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk urusan rilis pemberitaan menjadi urusan Diskominfo.

Sedangkan Humas tidak merilis berita, tetapi dokumentasi pimpinan dan artikel lainnya diserahkan ke Diskominfo yang merilis untuk dijadikan pemberitaan atau apapun bentuknya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulteng, Faridah Lamarauna, SE, M.Si mengucapkan terima kasih kepada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sulteng yang telah legowo menyerahkan PPID utama kepada pihaknya.

Dengan demikian, seluruh Humas kabupaten/kota juga harus legowo memberikan tugas dan fungsi PPID utama ke Diskominfo masing-masing di daerahnya.

“Usai Rakor ini kami akan melayangkan surat Gubernur kepada Humas kabupaten/kota sebagai pegangan untuk segera menyerahkan PPID utama kepada Diskominfo di masing-masing daerah. Diharapkan Humas legowo menyerahkan tugas PPID,” tandasnya. (dko/rlm/fma)Laporan : Diskominfo Parigi Moutong