SPN Morowali Gelar Aksi Unjukrasa, Desak Pemerintah Naikan Upah Minimum

Pertemuan antara perwakilan massa aksi dari SPN bersama Wakil Bupati Morowali, Selasa (10/11/2020). (Foto : Ahyar Lani/KabarSelebes.id)

MOROWALI, Kabar Selebes – Sekitar ratusan pekerja atau buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Morowali, menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Bupati Morowali pada Selasa (10/11/2020).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) SPN Kabupaten Morowali, Katsaing mengatakan, aksi unjukrasa tersebut untuk menyampaikan sejumlah point aspirasi yang menjadi tuntutan buruh kepada pemerintah.

“Aksi yang kita lakukan hari ini belum ada kesepakatan apapun dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Bupati,” ungkap Katsaing.

Setelah melakukan aksi unjukrasa, sejumlah perwakilah massa dari SPN diterima Wakil Bupati Morowali, Najamudin di ruang rapat Kantor Bupati Morowali.

Pada pertemuan tersebut, Najamudin mengatakan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali akan menghadirkan pihak manajemen perusahaan, instansi terkait, dokter spesialis dan pshycologi, direktur rumah sakit, dan ketua gugus Covid-19.

“Karena sebagian hak cuti karyawan belum diberikan dengan alasan adanya pandemi Corona,” kata Najamudin.

Olehnya, pertemuan akan kembali dilaksanakan pada Kamis 12 November 2020.

Berikut ini tujuh poin yang menjadi tuntutan massa aksi dari SPN :

1. Mendesak pemerintah agar kenaikan upah minimum di Kabupaten Morowali dapat memihak kepada pekerja buruh sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.

2. Pemerintah Kabupaten Morowali sudah seharusnya menetapkan upah minimum di Kabupaten Morowali sebelum Desember 2020.

3. Disnaker Kabupaten Morowali segera mendesak perusahaan di kawasan PT IMIP agar menerapkan dan memberlakukan secara merata sistem SMK3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemerintah Kabupaten Morowali segera membuat surat ke perusahaan agar hak cuti karyawan dinormalkan seperti semula tanpa ada pembatasan kuota cuti pasca pandemi Covid-19.

5. Disnaker Kabupaten Morowali segera mendesak perusahaan di kawasan PT IMIP agar membuat draf peraturan perusahaan yang baru dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemerintah segera mendesak perusahaan di kawasan PT IMIP agar tidak membuat aturan siluman yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Meminta kepada pemerintah Kabupaten Morowali agar menghadirkan Wasnaker, Disnaker Kabupaten Morowali, dan perwakilan PT IMIP pada saat mediasi.

Pada aksi unjukrasa tersebut, sejumlah personel Polres Morowali melaksanakan pengamanan. Situasi dan kondisi tetap berjalan aman dan tertib. Personel Polres Morowali juga berbagi air mineral dengan pengunjukrasa. (ahl/rlm/fma)

Laporan : Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….