Antisipasi Fenomena La Nina, Kemendagri: Seluruh Kepala Daerah Wajib Sediakan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

  • Bagikan
Mendagri Tito Karnavian (Foto: Puspen Kemendagri/detikcom)

PALU, Kabar Selebes – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian telah memberitahukan seluruh Gubernur di Indonesia berkewajiban memberikan penyebarluasan informasi Kebencanaan sebagai langkah antisipatif terhadap fenomena alam La Nina dan bencana alam lainnya.

Hal tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2019 tentang Penguatan dan pengembangan sistem informasi Gempa Bumi dan peringatan dini Tsunami.  Hal itu juga sebagai kebijakan mengantisipasi fenomena alam La Nina dan bencana alam lainnya.

Dikutip dari Surat Edaran Mendagri Nomor 361/6186/SJ, Jakarta, 13 November 2020. Diminta kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memperhatikan dan mengambil langkah startegis.

Adapun Poin pertama dalam edaran ialah, melaksanakan pemenuhan penerapan SPM sebagaimana Permendagri Nomor 101 tahun 2018.

Terdapat tiga hal penting yaitu penyediaan jenis pelayanan informasi rawan bencana, penyediaan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dan penyedian jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Selanjutnya yang kedua, pemerintah Provinsi wajib melaksanakan urusan penanggulangan bencana melalui langkah-langkah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/ kota di wilayahnya.

Pemerintah daerah juga diminta melaksanakan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan apabila terjadi keadaan darurat wajib memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).

Ketiga, mempedomani keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ;050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Serta yang ke-empat, yakni memprioritaskan penanggulangan bencana dalam menyusun perencanaan program dan anggaran Permendagri yang mengatur pedoman penyusunan RKPD dan APBD. (maf/ap/fma)

Laporan : Mohammad Arief

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan
Read previous post:
Gubernur Longki Minta PLN Segera Jamah Pedesaan di Sulteng yang Belum Teraliri Listrik

PALU, Kabar Selebes – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola meminta pihak PLN untuk menjamah...

Close