Melanggar Administrasi Pemilihan, Kartu Sulteng Sejahtera Harus Ditarik

oleh -
Anggota Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulteng Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala, Amirullah SH memperlihatkan Kartu Sulteng Sejahtera yang dilaporkan ke Bawaslu beberapa waktu lalu, Rabu malam (25/11) di Sekretariat DPD Gerindra Sulteng, Kota Palu. (Foto Patar)

PALU, Kabar Selebes – Tim Hukum Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Urut 01 Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala meminta agar Kartu Sulteng Sejahtera milik Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 02 Rusdi Mastura-Ma’mun Amir untuk segera ditarik dari peredaran.

“Bila tidak ditarik dengan jumlah yang kami perkirakan sekitar 200 ribu lembar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, kami meminta kepada penyelenggara agar tidak mengikutkan pasangan tersebut dalan tahapan kampanye,” kata Amirullah SH, tim Hukum Pasangan Calon Gubernur Sulteng Hidayat Lamakarate-Bartholomeus Tandigala kepada sejumlah wartawan di Sekretariat DPD Gerindra Sulteng, Rabu malam, 25 November 2020.

Menurut Amirullah, jumlah kartu yang diperkirakan sudah beredar sekitar 200 ribu lembar itu harus ditarik karena bukan merupakan alat peraga kampanye yang sah. Kartu tersebut tidak mendapat pengesahan dari KPU Sulteng baik itu segi desain, isi maupun jumlah. “Harusnya mendapat pengesahan dari KPU Sulawesi Tengah bila digunakan dalam setiap kampanye,” kata Amirullah.

Kata Amirullah, bila mencermati kartu tersebut seolah-olah sudah bertindak sebagai pemerintah karena kartu itu sudah menjadi prasyarat bagi masyarakat dalam mendapat lima bentuk pelayanan. “Padahal inikan masih calon gubernur. Karena kartu sudah menjanjikan sesuatu maia patut diduga sebagai money politik,” ujar Amirullah.

Amirullah juga mengkritisi poin terkait Bantuan Langsung Tunai (BlT) sebesar Rp1 juta/KK. “Kira apa rasional itu. Coba bayangkan, satu pemegang kartu dikalikan 200 ribu yang sudah beredar. Kalau itu masuk dalam APBD, maka sudah serengah dari APBD kita. Dan, misalnya nanti kalau itu masuk sebagai program maka pasti akan timbul masalah lain,” kata Amirullah.

Sikap dari tim hukum ini diambil setelah Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tengah mengeluarkan surat nomor: 1048/HK.06-RK/72/Priv/XI/2020, tertanggal 25 November 2020. Surat tersebut dikekuarkan setelah melalui pencermatan dan penelitian atas rekomendasi Bawaslu Sulteng nomor 271/K.ST/PM.00.01/XI/2020 dan klarifikasi kepada para pihak, maka KPU Sulawesi Tengah menyatakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 02, H Rusdy Mastura dan Ma’mun Amir, terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan, memberikan peringatan kepada terlapor, memerintahkan kepada terlapor untuk melaksanakan penarikan kartu Sulteng Sejahtera dan menyampaikan bukti penarikan Kartu Sulteng Sejahtera kepada KPU Sulawesi Tengah. (Ptr)

Laporan : Pataruddin

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 138 times, 1 visits today)