Sempat Ditunda, 57 Desa di Parigi Moutong Akan Laksanakan Pilkades Serentak 2021

  • Bagikan
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Parigi Moutong, Ervian Aksa Yosa, SSTP.

PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes – Setelah sempat tertunda, sebanyak 57 desa di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah akan segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

“Totalnya, sebanyak 57 desa yang akan melaksanakan Pilkades di Parigi Moutong tahun 2021, secara serentak,” ujar Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Parigi Moutong, Ervian Aksa Yosa, SSTP, di ruang kerjanya, Senin (25/1/2021).

Dijelaskannya, 57 desa yang akan melaksanakan Pilkades ini terdiri dari tujuh desa dengan masa jabatan Kepala Desa (Kades) selesai di 2021.

Sedangkan 50 desa lainnya, dengan masa jabatan Kades selesai di 2020.

Masa pelaksanaan Pilkades tersebut nantinya kata dia, tahapannya akan mulai sekitar Maret atau April 2021.

“Tahapan pelaksanaan Pilkades 50 desa di 2020, sempat tertunda, sisanya akan dilanjutkan pada 2021. Sementara proses pelaksanaan Pilkades 2021, khusus tujuh desa, akan memulai tahapan baru,” terangnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) terbaru terkait pelaksanaan Pilkades di 2021.

Perbup itu, kata dia, akan disosialisasikan kepada desa yang akan melaksanakan Pilkades.

“Kami akan sosialisasikan terlebih dahulu beberapa aturan terbaru dalam Perbup itu. Apalagi, Perbup baru saja ditandatangani beberapa hari yang lalu,” akunya.

Ia menambahkan, untuk anggaran pelaksanaan Pilkades serentak 2021, menurut undang-undang terdapat dua sumber anggaran yang dimungkinkan.

Diantaranya, anggaran Pilkades bersumber dari bantuan Pemkab melalui APBD dan bersumber dari APBDes atau Alokasi Dana Desa (ADD).

Anggaran itu, kata dia, untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) yang akan melaksanakan tugasnya mensukseskan Pilkades.

Selain itu, terkait pelaksanaan Pilkades 2021, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong dan tim Satgas Covid-19.

“Koordinasi dengan Satgas Covid-19 itu, untuk penerapan protokol kesehatan saat pelaksanaan Pilkades,” tuturnya.

Terkait dengan sengketa Pilkades nantinya, kata dia, Perbup telah mengatur penyelesaiannya antar kontestan pemilihan.

Apalagi, dalam Perbup itu telah diatur tentang pembentukan tim penyelesaian gugatan sengketa Pilkades.

“Namun, tim ini hanya akan memberikan rekomendasi kepada penggugat terkait langkah hukum yang ditempuh. Jadi, sifatnya tidak untuk memutuskan hasil sengketa Pilkades,” tandasnya. (ry/fma)

Laporan : Roy Lasakka

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan