Komnas HAM Desak Pemerintah Pusat Usut Tuntas Pelaku Dibalik Pengelolaan PETI di Sulteng

oleh -
Tambang emas Dongi-Dongi di desa Sideo, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Ilustrasi: Istimewa)

PALU, Kabar Selebes – Komnas HAM-RI Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak pemerintah pusat mengusut dan memproses Hukum para pelaku serta cukong yang berada dibalik maraknya Praktek Pengelolaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di daerah setempat.

Menurut ketua Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedi Askary, SH tindakan itu harus segera dilakukan jika para pihak di Daerah tidak segera mengambil tindakan penertiban dalam waktu dekat ini.

Apalagi menurutnya langkah atau upaya Penertiban atau Penutupan PETI di Sulteng selama ini tidak jelas. “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Sulteng dipastikan dalam waktu tidak terlalu lama melayangkan Rekomendasi dan Desakan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” sebutnya dalam keterangan tertulis yang diterima KabarSelebes.ID, Kamis (28/01/2021).

Dijelaskan dalam rekomendasi itu pihaknya meminta kementerian untuk segera membentuk tim gabungan yang nantinya ditugaskan melakukan langkah-langkah penting dan strategis dalam hal penertiban atau menutup areal pengelolaan PETI di Sulteng.

Tim gabungan diharapkan dapat memproses Hukum Pelaku dan Para cukong yang ada dibalik Pengelolaan PETI khususnya di Kabupaten Parigi moutong

Adapun tim gabungan itu yakni dari Jajaran Pejabat Inspektur Jenderal Kementerian (Itjend KESDM) bersama Pejabat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (DirJen Gakum KLHK), serta Mabes Polri dalam hal ini dari Direktorat Kriminal Khusus dan Direktorat PROPAM Mabes Polri dalam satu Tim Bersama (Tim Gabungan).

“Tim ini diharapkan untuk mengambil langkah Pemeriksaan kinerja dan dugaan keterlibatan dalam pengelolaan PETI di lingkup kelembagaan masing-masing yang ada di Sulawesi Tengah, baik pada Lingkup pegawai/anggota dan Pejabat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi atau Kabupaten, Dinas Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemeriksaan dugaan keterlibatan anggota atau Pejabat di Polda Sulteng, khususnya pada anggota dan Pejabat di lingkup Polres Parigi Moutong,” tutupnya. (*/ap/fma)

Laporan: Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini....