Polres Parigi Moutong Tertibkan Aktivitas PETI di Desa Sejoli

  • Bagikan
Personel Satuan Reskrim Polres Parigi Moutong saat melakukan penertiban di lokasi pertambangan emas illegal di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong pada Senin (26/1/2021). (Foto : doc Humas Polres Parigi Moutong)

PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes – Kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong pada Selasa (26/1/2021), menghentikan aktifitas Pertambangan Emas Tanpa Izin atau PETI di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Sulawesi Tengah.

Penghentian sekaligus melakukan penegakkan hukum terhadap para pelaku PETI tersebut bermula dari informasi yang disampaikan pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Popayato Barat jajaran Polres Pahuwato, Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, pada Senin (25/1/2021).

Pasalnya, aktivitas PETI tersebut memberikan dampak dan meresahkan warga di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dan Desa Persatuan, Kecamatan Moutong.

Dimana, diakibatkan aktivitas PETI tersebut berdampak terhadap pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sering dimanfaatkan warga di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, dan Persatuan, Kecamatan Moutong.

Tidak hanya itu, aktivitas pertambangan emas tersebut juga memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan tambak milik warga di dua desa.

Kemudian, pihak Polres Parigi Moutong yang dipimpin Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Ajun Komisaris Polisi (AKP) Donatus Kono, SH, SIK, bersama Polsek Popayato Barat langsung melakukan pengecekan lokasi pertambangan emas illegal itu.

Dari hasil pengecekan lokasi tersebut, titik koordinat lokasi pertambangan emas illegal masuk dalam wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Setelah itu, Polres Parigi Moutong berkoordinasi dengan Polsek Moutong untuk melakukan penindakan hukum.

“Ketika tiba di lokasi PETI, sekitar pukul 10.00 WITA, tim Polres Parigi Moutong langsung menertibkan aktivitas pertambangan dan memberikan penindakan,” ujar Kapolres Parigi Moutong, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Andi Batara Purwacaraka, SH, SIK, melalui siaran persnya, Kamis (28/1/2021).

Dari hasil penertiban dan penindakan hukum tersebut, Satuan Reskrim menemukan para pelaku penambangan emas illegal tersebut tengah melakukan Land Clearing atau pembersihan lahan menggunakan dua unit alat berat jenis Exavator CT 320 yang disewa dari seorang pengusaha berinisial IB.

Tidak hanya itu, pihak Satuan Reskrim bersama Polsek Moutong dan Polsek Popayato Barat juga menemukan adanya adanya peralihan aliran sungai oleh para terduga pelaku penambangan emas hingga terjadi penumpukan material pasir.

“Tumpukan material pasir itu, menurut para terduga pelaku dari hasil pengangkutan sebanyak 700 baket Exavator yang siap diolah untuk mendapatkan emas,” beber Andi Batara.

Dua unit alat berat jenis Exavator CT 320 yang diamankan di Mapolres Parigi Moutong dari lokasi PETI di Desa Sejoli, Kecamatan Moutong, Kamis (28/1/2021). (Foto : doc Humas Polres Parigi Moutong)

Lokasi pertambangan emas illegal tersebut, juga diduga kuat masuk dalam kawasan hutan lindung.

Dugaan itu, didasari dari lokasi pertambangan emas tersebut yang harus ditempuh beberapa jam dengan berjalan kaki dan melalui jalur, yang cukup sulit.

Ketika berada di lokasi pertambangan emas illegal tersebut, Satuan Reskrim Polres Parigi Moutong juga mendapati orang yang diduga kuat mendanai aktivitas PETI berinisial M warga Desa Moutong.

Ketika ditanyakan terkait dokumen, M tidak dapat menunjukkan Izin Usaha Pertambangan dari dinas terkait serta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan atau IPPKH yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

“Satuan Reskrim juga mengamankan alat berat jenis Exavator di Mapolres Parigi Moutong, untuk proses penyidikan lebih lanjut,” akunya.

Para terduga pelaku pertambangan emas tersebut dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman pidana paling lama 5 tahun dan denda senilai Rp100 Miliar dan Pasal 89 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pengrusakkan hutan dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda senilai Rp1,5 Miliar.

Andi Batara mengimbau, agar masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong tidak melakukan pertambangan minerba illegal atau tanpa izin dari pemerintah, baik di kawasan pegunungan, hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi, dan sungai.

Ia juga mengimbau, agar masyarakat pemilik alat berat untuk tidak menyewakan alat berat miliknya bagi aktivitas pertambangan illegal, karena melanggar hukum.

“Hal ini untuk semat-mata untuk tetap menjaga dan melestarikan ekosistim lingkungan agar menjamin tidak adanya pencemaran lingkungan. Bahkan, kami juga sudah beberapa kali melayangkan surat himbauan kepada para pemangku kepentingan di daerah hingga ketingkat desa,” pungkasnya. (ry/fma)

Laporan : Roy Lasakka

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan