Komnas HAM Sebut Polisi Tebang Pilih Tertibkan PETI di Parigi Moutong

  • Bagikan
Kondisi kerusakan lahan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Kayuboko, Kabupaten Parigi Moutong. (Foto: Istimewa)

PALU, Kabar Selebes – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng), menilai pihak Kepolisian tebang pilih menertibkan pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Menurut Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulteng, Dedy Askary SH, fakta penertiban yang dilakukan oleh jajaran Kepolisian dalam hal ini Polres Parigi Moutong atas operasionalisasi PETI di wilayahnya sungguh sesuatu yang patut diapresiasi oleh semua pihak.

“Namun di sisi lain sesungguhnya membuat kita miris dan prihatin atas apa yang telah dilakukan oleh Polres Parimo, bagaimana tidak, pengelolaan PETI yang hanya di ujung hidung dibiarkan terus lakukan eksploitasi Sumber Daya Emas di Desa Kayuboko atau di Salubanga, maupun Buranga dibiarkan,” ujarnya kepada media ini, Senin (01/02/2021).

Ia mengatakan, penertiban memang sudah dilakukan pada Kamis (28/01/2021) namun ini sesuatu hal yang mengherankan dan sangat memperihatinkan. Dia bilang tindakan itu nyata merupakan praktek penertiban tebang pilih tindakan yang parsial atau memihak.

“Saya kira ini satu kekeliruan besar, jelas ini sangat jauh dari semangat Institusi kepolisian yang promoteur apalagi semangat presisi sebagaimana konsep yang hendak diterapkan dalam penataan Institusi Kepolisian serta seluruh jajaran anggota kepolisian yang ada di Republik ini termasuk Polres Parigi Moutong,” tegasnya.

Di sisi lain kata Dedy, perusahaan yang memiliki izin operasi saja tetap ada kerusakan dan pencemaran yang terjadi jika tidak diawasi secara ketat, termasuk terhadap resiko kecelakaan kerja dan kematian.

Sebab kecelakaan akibat kelalaian perusahaan saja atau menyebabkan tenaga kerja meninggal dalam instrumen hukum terkait pengelolaan pertambangan, pihak perusahaan atau pemilik usaha diancam dengan tindak Pidana.

“Hemat kami, tidak ada alasan atau dalil apapun yang membenarkan praktek PETI, lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya,” imbuhnya.

Terlebih lanjut dia, maslahatnya hanya dirasakan oleh segelintir orang tertentu utamanya pemilik modal atau cukong, dari sisi pemasukan atau peningkatan pendapatan daerah itu nol besar.

Karena para pemilik usaha atau pemodal tidak menitip sejumlah dana rehabilitasi dan dana pasca tambang ke pemerintah pusat atau daerah, melalui kas negara atau daerah untuk kepentingan rehabilitasi dan pembangunan atau perbaikan pasca pertambangan.

Bahkan sudah dapat dipastikan terjadi laju kerusakan hutan dan lahan serta pencemaran yang luar biasa, baik itu pencemaran air dan udara di luar ambang batas kewajaran.

“Semua itu bentuk pelanggaran Hukum dan itu adalah tindak pidana, baik dari pendekatan sebagaimana yang diatur dalam berbagai instrumen hukum tentang pengelolaan SDA sektor Pertambangan, maupun Hukum tentang Lingkungan dan Kehutanan,” katanya.

Dedy menambahkan, membabat hutan tanpa izin apalagi di areal yang dilarang oleh UU itu tindak pidana, demikian juga pencemaran air maupun udara, di kawasan-kawasan ada PETI, daerah aliran sungainya sudah tidak lagi bisa melaksanakan fungai ekologisnya, karena airnya sudah keruh dan beracun akibat penggunaan bahan yang berbahaya. (maf/ap/fma)

Laporan : Mohammad Arief

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan