Pelaksanaan Ibadah Haji 2021 Masih Tunggu Keputusan Menteri

oleh -
Kemenag Sulteng belum menerima keputusan keberangkatan haji di tahun 2021. (Foto: Arab News)

PALU, Kabar Selebes – Persiapan pelaksanaan ibadah haji 1442H/2021M terus dilakukan Kementerian Agama. Kelompok terbang (kloter) pertama direncanakan berangkat 15 Juni 2021.

Meski demikian, Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima keputusan pemerintah terkait penetapan keberangkatan haji tahun 2021.

“Iya, untuk Kanwil Kemenag Sulteng persiapan selama ini tetap berjalan. Dokumen tetap diproses sesuai ketentuan, sambil menunggu ketetapan pemerintah pusat,” terang Ratna, Kasubbag Umum dan Humas Kanwil kepada KabarSelebes.ID, Rabu (03/02/2021).

Menurutnya hal itu baru sebatas persiapan, karena calon jemaah haji  (CJH) masih diusahakan sebagai prioritas penerima vaksin Covid-19. Keputusan berangkat atau tidaknya masih menunggu keputusan pemerintah, baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia.

Selanjutnya akan dilakukan kordinasi dan rapat khusus lagi sehingga hasilnya akan di embuskan ke seluruh provinsi di Indonesia.

“Sedangkan untuk kuota CJH yang akan diberangkatkan nantinya belum ada ketentuannya. Karena pembagian kuota yang menetapkan yakni Kemenag pusat, ” tandasnya.

Berdasarkan rilis Kemenag Provinsi Sulteng, Selasa (1/2/2021), sebagai persiapan, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah bersurat ke Menteri Kesehatan tertanggal 5 Januari 2021 memohon dukungan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia.

“Dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan, kami telah bersurat ke Menkes, meminta agar jemaah haji tahun 1442H/2021M mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19,” terang Menag di Jakarta, Selasa (19/01/2021).

Menurutnya, ada sejumlah pertimbangan kenapa calon jemaah haji perlu mendapat prioritas vaksinasi.

Pertama, jemaah calon haji tahun 2021 kemungkinan akan ditolak kedatangannya oleh otoritas Arab Saudi apabila belum dilakukan vaksinasi Covid-19.

Kedua, jika belum divaksin, maka perlu alokasi waktu, tempat, dan biaya untuk karantina jemaah, sebelum dan setibanya di Arab Saudi.

Ketiga, jika belum divaksin, maka jemaah harus melakukan PCR Swab saat karantina, sebelum dan setiba di Arab Saudi.

“Dan keempat, jika belum divaksin, perlu penerapan physical distancing di embarkasi, selama penerbangan dan selama di Arab Saudi, serta setibanya jemaah di Tanah Air,” jelasnya.

Menag menuturkan, jika kuota haji normal, maka vaksinasi perlu dilakukan kepada sekitar 257.540 orang. Jumlah ini terdiri atas 221.000 jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus, 4.200 petugas kloter dan petugas non kloter, 3.400 petugas haji di seluruh provinsi, dan 18.000 pembimbing haji pada 6.000 KUA Kecamatan di seluruh Indonesia.

“Termasuk juga 10.940 panitia dan pembimbing manasik pada 547 Kab/Kota seluruh Indonesia,” tegasnya.

Demikian, ia berharap Menkes bisa segera merespon agar jamaah bisa dijadikan prioritas untuk penerima vaksin. Begitu juga dengan kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan dan kuota haji 1442H/2021M. (maf/ap/fma)

Laporan : Mohammad Arief.

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 18 times, 1 visits today)