Menilik Masalah Sampah di Palu yang Kian Pelik

oleh -
Anak-anak bermain di lokasi Tempat Pembuangan Akhir Kelurahan Kawatuna, Kota Palu. (Foto: Adi Pranata/KabarSelebes.ID)

PALU, Kabar Selebes – Sampah masih menjadi permasalahan serius di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah. Selama tahun 2020 saja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Palu perharinya mencatat sampah dihasilkan kurang lebih sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik.

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, volume sampah selalu mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2019 hanya menghasilkan 117 ton sampah perharinya. Angka itu didapat dari total sampah yang diangkut 38 armada dalam sehari.

“Kubikasi tiap Armada itu ada yang 7 dan 8, ” kata Sekertaris DLH Palu, Firman kepada KabarSelebes.ID, Senin (01/02/2021).

Seiring volume sampah yang terus meningkat, Palu menjadi salah satu ibu kota di Indonesia yang bersih masih jauh dari harapan. Apalagi pada penilaian program penghargaan Adipura oleh pemerintah Pusat tahun 2018, kota Palu berada di deretan kota sedang terkotor di Indonesia.

Peraturan NOMOR P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 kementerian LHK telah meningkatkan standar penilaian adipura, yaitu dengan menyertakan Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah. Ini tentu menjadi Pekerjaan Rumah bagi pemerintah kota Palu untuk menghilangkan stigma Palu menjadi kota terkotor.

Muhsen, Kordinator Lapangan Pengangkutan Sampah DLH Palu menuturkan pada tahun 2021 ini pemerintah kota bersama kepala seksi persampahan masih berupaya untuk membenahi semua data menyangkut persoalan Jakstrada.

Dokumen kebijakan pengelolaan sampah menurutnya memang sangat butuh pembaharuan, pasalnya sudah terlampau lama. Disusun terakhir pada tahun 2016. Hal ini harus diperbarui untuk mengatur bagaimana pengelolaan sampah bisa teratasi dengan baik dari hulu ke hilir.

“Harusnya sudah ada perubahan perda itu,” kata dia.

Kesadaran Masyarakat Masih Jauh

Dinas Lingkungan Hidup sendiri telah menempatkan tempat pembuangan sampah (TPS) yang tersebar di 45 kelurahan. Walakin, DLH mengakui banyak masyarakat yang belum mematuhi aturan bahkan dengan seenaknya membuang sampah.

Muhsen mengatakan volume sampah di kota Palu saat ini memang masih sangat luar biasa. Masyarakat belum sepenuhnya sadar untuk membuang sampah pada TPS yang telah disediakan di tiap kelurahan. Belum lagi banyak yang tidak menaati aturan waktu pembuangan sampah dari pukul 18:00 Wita sampai 06:00 Wita.

“Sudah disiapkan bak mobile, maupun bak besar yang kontainer, lebih banyak di luar sampah daripada di dalam bakk. Malahan baru pagi diangkat, belum lama ada lagi, muncul lagi sampah,” ujarnya.

DLH juga sangat menyayangkan banyak bak-bak sampah yang telah disediakan bukannya dirawat dengan baik, malahan sebagian wadahnya banyak yang telah dicuri. “Kesadaran masyarakat masih sangat jauh,” kata Muhsen.

Tak cukup sampai disitu. Operasional persampahan saat ini juga masih bermasalah. Armada pengangkut sampah yang dimiliki oleh pemerintah kota Palu sudah termakan usia. Dari 38 Armada yang dimiliki rata-rata armada telah berusia pada 30 tahun ke atas. Padahal seharusnya setiap 10 tahun sekali operasional peremajaan.

Dengan kompleksnya permasalahan itu, DLH mengklaim kota Palu di tahun 2021 ini telah siap menuju Adipura dengan menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jastrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kota.

Muhsen juga mengklaim hingga saat ini sampah masih sangat bisa ditangani, beda dari tahun-tahun sebelumnya. “Beda dari biasanya, di mana-mana sampah berserak-serakan sampai satu bulan. Hari ini sudah tidak ada,” katanya

Pengendara melintas pada tumpukkan sampah di sisi jalan Basuki Rahmat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (01/02/2021).(Foto: Adi Pranata/KabarSelebes.ID)

Menanti Keseriusan Pemerintah

Wahana lingkungan hidup (Walhi) Sulteng mengaku pesimis dengan pemerintah kota Palu bisa segera menyelesaikan permasalahan sampah. Hampir di setiap rezim pemerintahan persoalan sampah dikatakan pasti selalu terjadi.

Jika mengacu pada data BPS dari tahun 2013, sampah di kota Palu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Produksi sampah terbesar berasal dari produksi sampah rumah tangga. “Itu menandakan ada satu hal yang harus dikaji ulang dari hal persampahan di kota Palu,” kata Aries Bira, Direktur Walhi Sulteng, Kamis (04/02/2021).

Data itu menurutnya menunjukan bahwa ada satu sistem persampahan yang harus dibenahi yakni dari pemukiman warga sebagai tempat produsen sampah. Terlebih di tahun 2019, tiap hari 30 persen sampah merupakan sampah plastik yang susah terurai.

Belum lagi perilaku buruk masyarakat diperparah dengan kehidupan masyarakat yang cenderung konsumtif. “Apalagi di tengah Pandemi, masyarakat membawa pulang tak hanya makanan, tapi juga sampah,” kata Aries.

Permasalahan lanjutnya, salah satunya kurangnya inisiasi pemerintah untuk menambah sumber daya. Aries bilang 38 armada angkutan sampah yang dimiliki DLH tidak sebanding dengan cakupan wilayah yang  harus mengangkut sampah di total 245 TPS.

Kota Palu sudah seharusnya terus berupaya melakukan perubahan seperti daerah atau perkotaaan lain di Indonesia. Dia mengambil contoh di kota Surabaya yang sudah mendorong badan khusus yang juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal pengelolaan sampah.

Ia juga mendorong pemerintah kota segera melakukan peremajaan maupun penambahan jumlah pekerja. Yang paling penting, pemerintah kota sudah seharusnya mengkaji sistem untuk mengatasi sampah langsung dari sumbernya.

“Jadi kita turut menanti keseriusan Walikota terpilih untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Bangun Kesadaran Kolektif

Di sisi lain kata Aries, tidak selamanya pemerintah harus menyalahi masyarakat yang kurang peduli terhadap sampah. Pasalnya edukasi persoalan sampah sangat jarang diberikan kepada masyarakat. Harus ada satu diskursus yang dibangun oleh pemerintah terkait sistem persampahan. “Karena publik menganggap sampah ini, ya hanya sampah,” ujarnya.

Banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya pemilahan sampah. Sehingga semua sampah dicampuradukan menjadi satu, baik sampah organik dan non organik. Hal ini tentu membikin semua jenis sampah terkumpul di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Oleh sebab itu edukasi menurutnya menjadi penting untuk mengurangi sampah. Pemkot sudah seharusnya memberi edukasi yang berkelanjutan agar ada keterlibatan antara masyarakat dengan publik luas terjalin dengan baik.

Selain itu kata dia, pemerintah harus mengajak keterlibatan masyarakat dalam menyusun strategi penanganan sampah, pasalnya masyarakat tidak akan mengetahui apabila kebijakan hanya diambil oleh pemerintah sendiri.

“Nah pertanyaannya apakah ada yang bisa mengambil peranan ini, jadi harus perbaikan sistem atau dengan menggunakan sistem yang sekarang tapi memastikan seluruh perangkat untuk persampahan ini dilakukan dengan baik,” ucap Aries.

Butuh Inovasi

Aries turut menuturkan inovasi sangat dibutuhkan dalam hal pengelolaan sampah. Jangan hanya memakai metode lama sistem kumpul-angkut-buang. Apalagi masyarakat sangat jarang yang mengikuti anjuran program Reduce, Reuse, Recycle (3R).

Misalnya saja, kata Aries, pengelolaan agar dilakukan secara elektronik. Upaya itu menurutnya sebelumnya telah disarankan dengan membuat aplikasi E-sampah.

Pada aplikasi itu nantinya semua masyarakat sudah tahu termasuk diedukasi jenis-jenis sampah diproduksi dan bagaimana cara pengelolaannya. “Jadi kelompok rumah tangga harus berpartisipasi melakukan pemilahan sampah,” kata Aries.

Terutama pemerintah, menurutnya, harus mengajak pelaku usaha sebagai salah satu produsen sampah.  Berbagai upaya itu setidaknya bisa berpartisipasi menciptakan Palu jadi zero Waste.

“Misalnya saja warkop, kalau ada yang berhasil tidak memakai plastik akan diberikan penghargaan menjadi café dengan zero waste,” ujarnya.

Dengan demikian, Direktur Walhi itu menilai masih banyak upaya yang harus dibenahi pemerintah kota Palu. Apalagi untuk mendapatkan penghargaan Adipura.

Pemerintah harus jelas membuat peta jalan untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang semakin membelenggu. Jika tidak, dapat diyakini ungkapan untuk pencapaian Adipura hanya bualan pemerintah semata.

“Jadi buat saya itu hanya bualan yang tidak bisa dibuktikkannya dengan suatu tindakan yang konkrit tanpa sama-sama mengajak publik luas, gerakan masyarakat sipil ataupun NGO untuk sama-sama membuat peta jalannya,” jelas Aries.  (ap/fma)

Laporan: Adi Pranata

Silakan komentar Anda Disini....
(Visited 112 times, 1 visits today)