Pemkab Morowali Gelar Assesment Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

  • Bagikan
Suasana assessment test uji kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali, Jumat (05/03/2021). (Foto: Humas Pemkab Morowali).

MOROWALI, Kabar Selebes – Pemerintah Kabupaten Morowali menggelar Assessment Test Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali pada Jumat (05/03/2021).

Acara tersebut dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Moh Jafar Hamid, dan dihadiri tim penguji dari Universitas Tadulako (Untad) Palu, di antaranya Djayani Nurdin, Slamet Riadi, dan Adam Malik

Kegiatan assessment digelar selama dua hari, dengan mengikutkan peserta sebanyak 20 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang telah memenuhi syarat.

Anggota Tim Penguji dari unsur Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali, Asisten Administrasi dan Umum, Husban Laonu mengungkapkan, maksud dan tujuan dilakukannya uji kompetensi adalah untuk mengevaluasi kinerja para pimpinan tinggi pratama.

“Sekaligus sebagai dasar pengisian rotasi atau mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkab Morowali,” jelasnya.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini terjadi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama, maka dilakukan pengisian jabatan melalui uji kompetensi.

Sementara, Bupati Morowali, Taslim, yang diwakili Moh Jafar Hamid menyebutkan, uji kompetensi yang dilakukan dengan melibatkan para pakar dari perguruan tinggi, guna melakukan pemetaan.

“Sehingga ditemukan aparatur pejabat yang diyakini memahami tanggungjawab dan tugas pokoknya, memiliki kompetensi untuk melakukan inovasi leadership, serta membantu mempercepat pencapaian visi dan misi yang diemban pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dengan demikian, diharapkan proses uji kompetensi dapat dilakukan secara objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun kelembagaan.

Proses uji kompetensi kata Jafar, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Disebutkan pada pasal 5,  bahwa manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.

“Sistem ini berupa kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi politik, agama, ras, asal usul, umur maupun kondisi kecacatan,” urainya.

Dia menambahkan, dengan hasil uji kompetensi tersebut, dapat menemukan formula team yang membantu dalam mempercepat pencapaian visi dan janji politik yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (ahl/ap/fma)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan