Pemda Parigi Moutong Bentuk Tim Koordinasi Pemutakhiran Data 2021

  • Bagikan
Kepala Bidang Ekonomi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Noviyanti Banda.

PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes – Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, saat ini telah membentuk tim koordinasi pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS 2021.

“Khusus tahun 2021 ini kami sudah membentuk tim koordinasi pemutakhiran data,” ujar Kepala Bidang Ekonomi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong, Noviyanti Banda, belum lama ini.

Dia mengatakan, pembentukan tim koordinasj pemutakhiran DTKS tersebut berkaitan dengan dilaksanakannya kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus pemuktahiran DTKS belum lama ini.

“Kegiatan Bimtek DTKS ini sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia untuk pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulan,” katanya.

Dikatakannya, sejak empat tahun lalu, pertama kali DTKS lahir diserahkan ke Dinas Sosial (Dinsos).

Hanya saja, Dinsos sendiri yang bekerja melakukan verifikasi data ini.

Berbeda dengan tahun ini, kata dia, dalam melakukan verifikasi data tersebut, telah dibentuk tim koordinasi pemuktahiran data yang melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dijelaskannya, Bappelitbangda bertugas sebagai badan perencanaan, Dinsos selaku leading sector dari DTKS,  dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terkait dokumen administrasi kependudukan yang menjadi dasar dalam penyusunan DTKS serta BPMD.

Mengingat bantuan yang kurang tepat sasaran, antara DTKS dan NIK, maka dilibatkan Disdukcapil serta BPMD, karena akan melibatkan petugas yang ada di desa

“Petugas di desa yang akan turun langsung mensurvei dari By Name By Adress yang ada didalam DTKS,” katanya.

Novi, menegaskan petugas lapangan harus turun ke rumah-rumah masyarakat untuk melakukan pendataan.

“Tetapi didalam juknisnya kami juga sudah mengatur bahwa hasil pemutakhiran DTKS ditingkat desa akan di validkan atau ditetapkan melalui musyawarah desa dan akan diserahkan ke tim koordinasi kabupaten kemudian ditetapkan oleh bupati,” terangnya. (rkb/rlm/fma)

Laporan : Rifaldi Kalbadjan

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan