DPRD Parigi Moutong Gelar RDP Validasi Data Masyarakat Prasejahtera

  • Bagikan
RDP yang dilaksanakan Komisi IV DPRD Parigi Moutong dengan agendakan pembahasan validasi data masyarakat prasejahtera, yang menghadirkan tiga OPD terkait, Senin (22/3/2021). (Foto : Roy Lasakka/KabarSelebes.id)

PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes – Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pada Senin (22/3/2021), menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mengagendakan pembahasan validasi data masyarakat prasejahtera.

“Dalam RDP ini, kami di Komisi IV menghadirkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Fery Budiutomo, usai melaksanakan RDP.

Menurutnya, ketiga OPD tersebut berkaitan erat dengan proses verifikasi dan validasi data masyarakat prasejahtera.

Tujuannya, untuk mensukseskan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Parigi Moutong.

Ketiga OPD tersebut, kata dia, akan melakukan validasi data selama dua bulan yang ditargetkan berakhir pada Mei mendatang, dan akan dikawal hingga ketingkat pusat.

Sehingga, tidak ada lagi penyaduran atau pengambilan data di 2015, yang digunakan di Kabupaten Parigi Moutong.

Diharapkan, ada keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melalui tiga OPD tersebut dalam melakukan validasi data masyarakat prasejahtera yang harus melibatkan Kepala Desa hingga Pemerintah Kecamatan.

“Apa yang menjadi harapan dan hak masyarakat dapat terpenuhi mulai tahun 2021 ini hingga seterusnya,” harapnya.

Terkait  hal-hal yang bersifat urgen seperti kasehatan, kata dia, tidak ada lagi masyarakat Parigi Moutong yang tidak dijaminkan kesehatannya.

Artinya, penerima APBD non aktif, tetap mendapatkan jaminan kesehatannya selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan regulasinya.

“Persyaratannya menggunakan surat keterangan fakir miskin atau keterangan tidak mampu dari Pemerintah Desa,” katanya.

Menurut Fery, putusnya kontrak kerjasama dengan BPJS memberikan sisi positif.

Pasalnya, Pemda setempat telah mengidentifikasi persoalan pemutakhiran data, sehingga menurut pihak Dinas Sosial hal itu, merupakan projek perbaikan data besar-besaran.

Bagi masyarakat pengguna BPJS mandiri yang tidak mampu lagi membayar iuran per bulannya selama satu tahun pada 2019 lalu, secara otomatis masuk dalam data DTKS.

Dengan begitu, yang bersangkutan masuk dalam penerima bantuan sosial atau Bansos yang bersumber dari APBD.

Namun, pihaknya belum mengetahui, apakah di tahun ini hal tersebut masih diberlakukan atau tidak.

Dalam RDP ini, pihaknya menyarankan ketiga OPD tersebut tidak hanya melihat, namun harus berusaha lebih cepat untuk mencapai target pada Mei mendatang.

Sebab, pada Mei mendatang merupakan hasil akhir yang menentukan nasib masyarakat prasejahtera di Parigi Moutong.

“Kami minta agar ketiga OPD tersebut, agar segera memvalidkan data. Sehingga ada singkronisasi data antara Pemda Parigi Moutong dengan Pemdes, Pemerintah Kecamatan hingga pemerintah pusat,” pungkasnya. (ry/fma)Laporan : Roy Laskka     

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan