Jangan Lagi Ditunda, Doni Monardo Minta Penanganan Pasca Bencana di Sulteng Segera Tuntas

  • Bagikan
Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo

PALU, Kabar Selebes – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), Doni Monardo meminta progres rehab/rekon pasca bencana gempa, tsunami, likuifaksi di Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2018 silam agar bisa berakhir di tahun 2021. Sebab masih banyak penyintas yang tinggal di hunian sementara (Huntara). Terlalu lama menunggu kepastian dari pemerintah.

“Besar harapan kami, harus didorong, tahun ini harus bisa selesai, kalau bisa secepat mungkin,” kata Doni saat menggelar rapat kordinasi bersama pimpinan daerah pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sulteng, Rabu (31/03/2021).

“Kita tidak boleh lagi menunda, saya harapkan tahun ini sudah harus rampung semuanya,” tambah dia. 

Dikatakan seharusnya pemerintah setempat bisa mengambil pelajaran penanganan pasca bencana di Nusa Tenggara Barat. Dia bilang pasca gempa Lombok pada 2018 lalu, 270.000 unit rumah sudah hampir selesai, ditambah dengan 17.000 lainnya yang sudah rampung 50 persen.

Angka itu, kata dia, menunjukkan kerusakan yang terjadi di NTB setengah kali lebih banyak dibandingkan di Sulteng. Meski begitu, ia cukup memahami bahwa permasalahan yang terjadi di Sulteng ialah masih banyak lahan untuk pembangunan huntap yang bermasalah.

Pemerintah diharapkan agar bisa berkomunikasi bersama masyarakat dan instansi terkait. “Sehingga permasalahan ini bisa selesai, terutama terkait lahan-lahan yang masih bermasalah,” katanya.

Olehnya, ia meminta agar kepala daerah, khususnya di Kota Palu, Sigi, dan Donggala harus bekerja lebih cepat, agar proses rehab/rekon segera rampung. Terlebih penyintas bencana sudah terlalu lama menunggu kepastian penanganan bencana dari pemerintah.

“Udah dua tahun lebih, mereka masih ada yang di Huntara, jadi ini harusnya sudah selesai,” tandasnya.

Sebagai informasi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Sulteng sudah berakhir di bulan Desember 2020. Pemerintah Sulteng, melalui Gubernur sudah mengajukan permohonan untuk melakukan perpanjangan. Hal ini kata Doni, juga akan segera diurus oleh BNPB agar Inpres bisa diperpanjang.

“Ini akan kita urus agar supaya payung hukumnya bisa lebih jelas,” kata dia.  (ap/fma)

Laporan: Adi Pranata.

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan
Read previous post:
Polres Morowali Ungkap 141 Gram Narkoba, Kapolres: Rp120 Juta Uang Negara Diselamatkan

MOROWALI, Kabar Selebes - Kepolisian Resor (Polres) Morowali menggelar pengungkapan beberapa kasus yang terjadi pada...

Close