PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes – Kurang lebih 1.000 orang guru honorer di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, terancam tidak menerima honor daerah atau Honda di tahun ini.
“Dari bulan Januari hingga Maret, honor daerah 1.000 orang guru honorer nyaris tidak akan terbayarkan. Kami dapatkan informasi ini saat di lapangan,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Parigi Moutong, Arifin Dg. Palalo, pada Selasa (31/3/2021).
Dia mengatakan, pembayaran honor daerah terbagi dua kategori, khusus terpencil dan bukan terpencil.
Bagi guru honorer yang bertugas di wilayah terpencil, kata dia, menerima honor daerah senilai Rp150 ribu.
Sedangkan kategori bukan terpencil, senilai Rp100 ribu.
“Nasib honorer ini harus diperjuangkan hingga Pemerintah Daerah (Pemda) bisa menganggarkan lagi honor daerah bagi para guru honorer,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ini harus disampaikan kepada Pemda, agar tidak lebih mementingkan program infrastruktur ketimbang mementingkan hak-hak guru honorer.
“Apabila sebelum pembahasan APBD perubahan tidak mereka terima pembayaran honor daerah, bagaimana nasib para guru honorer,” katanya.
Tidak hanya dirinya, seluruh anggota legislatif merupakan hasil pilihan rakyat yang apabila tidak memperjuangkan persoalan itu, dianggapnya sangat berdosa.
Olehnya, ia meminta kepada seluruh anggota DPRD Parigi Moutong untuk mendorong pemerintah, agar tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
Menurutnya, kondisi ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggapnya lalai dan menghilangkan honor daerah bagi para guru honorer untuk tidak dimasukan dalam pembahasan anggaran tahun ini hingga mengakibatkan hilangnya insentif, yang nilainya tidak seberapa.
“Saya sangat kecewa dengan kebijakan ini. Para guru honorer telah melaksanakan kewajibannya, tetapi hak-hak mereke justru dihilangkan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong, Aminuddin, yang dikonfirmasi terkait hal tersebut menyebutkan saat ini pagu anggaran yang dikelola pihaknya untuk tahun ini tinggal senilai Rp3 miliar dari total anggaran di tahun sebelumnya yang mencapai Rp 14 miliar.
“Dengan anggaran yang hanya Rp3 miliar itu, tidak cukup untuk kebutuhan kantor dan kegiatan lainnya. Khusus pembayaran honor daerah bagi guru honorer saja, anggarannya mencapai Rp2 miliar,” pungkasnya. (ry/fma)
Laporan : Roy Lasakka
