Longki: Pemulihan Pasca Bencana Alam dan Pandemi Covid-19 Prioritas Pembangunan Sulteng 2022

oleh -
Gubernur Longki Djanggola

PALU, Kabar Selebes – Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah H. Longki Djanggola secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 yang mengangkat Tema ‘Pemulihan ekonomi dan penguatan kapasitas fiskal daerah menuju kemandirian ekonomi’ dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan penghargaan perencanaan kabupaten/kota terbaik bertempat di Ballroom Best Western Hotel, Senin 12 April 2021.

Sebanyak empat kabupaten/kota menerima penghargaan yakni Kota Palu yang diterima secara langsung oleh Walikota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, Kabupaten Banggai yang secara langsung diterima Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim, MM, Kabupaten Tojo Una-una diwakili Asisten Tiga  Touna Drs Lampia Sutejo  3 dan Kabupaten Sigi yang diterima oleh Sekab Sigi Muh. Basir SP MP.

Gubernur Sulawesi Tengah, H Longki Djanggola dalam sambutannya mengatakan perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan masa depan daerah. perencanaan yang baik tidak bisa hanya tergantung pada satu pemangku kepentingan saja, namun harus ada saling keterkaitan antara pemangku kepentingan yang satu dengan yang lain melalui Musrenbang  yang diharapkan akan terwujud melalui perencanaan yang sinkron dan terintegrasi dengan baik.

Menurut gubernur, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 lebih difokuskan pada tindakan lanjutan kegiatan pemulihan/ pembangunan kembali wilayah pasca bencana alam 28 sepetember 2018 dan pemulihan ekonomi daerah akibat bencana non alam yakni pandemi covid-19 melalui 5 (lima) agenda prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu: 1. Penanggulangan korban bencana melalui penyediaan APBD sensitif bencana berwujud cash for work berbasis pada korban bencana maupun cash for work di wilayah yang ada jalan wilayah kewenangan provinsi; 2. Mendirikan sekolah vokasional (kejuruan); 3. Menyediakan infrastruktur untuk mendorong Sulteng sebagai daerah penyanggah bagi ibukota baru; 4. Mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan komoditi pertanian lainnya; dan 5. Percepatan penanganan covid-19.

Kelima agenda prioritas pembangunan daerah tersebut sebagai upaya dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah dalam draft rancangan awal RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yakni gerak cepat menuju Sulteng lebih sejahtera dan lebih maju, dengan menitikberatkan pada 9 (sembilan) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui reformasi sistem pendidikan dan kesehatan dasar.

2. Mewujudkan reformasi birokrasi, supermasi hukum dan penegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan Ham.

3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penguatan kelembagaan.

4. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.

5. Menjalankan pembangunan masyarakat dan wilayah yang merata dan berkeadilan.

6. Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.

7. Melakukan sinergitas kerjasama pembangunan antar daerah bertetangga sekawasan maupun di dalam provinsi sulteng dan di luar provinsi bertetangga.

8. Meningkatkan pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada teknologi informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.

9. Mendorong pembentukan daerah otonom baru agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja serta peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

“Berdasarkan hasil publikasi BPS Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebesar 4,86 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang kontraksi sebesar (-2,07 persen). Dalam persepktif kawasan timur indonesia capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi kedua setelah Provinsi Maluku Utara. Terdapat 3 provinsi di KTI yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif yaitu Provinsi Maluku Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Papua, sementara provinsi lainnya mengalami kontraksi/minus. berdasarkan capaian tersebut maka target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 5,88 persen,” jelas gubernur.

Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 lanjut gubernur belum sepenuhnya memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan yang pada tahun 2020 masih berada pada angka 2 digit yaitu 13,06 persen (403.740 jiwa) lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional sebesar 10,19 persen (27,55 juta jiwa). sedangkan target tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah pada 2022 sebesar 9,9 persen, selanjutnya kondisi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020 sebesar 3,77 persen, lebih rendah dari tingkat pengangguran nasional sebesar 7,07 persen, sedangkan target pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 sebesar 3,07 persen.

“Terkait agenda perencanaan pembangunan nasional, perlu saya sampaikan bahwa telah dilaksanakan rakor gubernur dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada tanggal 22-23 februari 2021 yang ditindaklanjuti dengan Rakortekrenbang oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas pada tanggal 1 – 10 Maret 2021, pada pertemuan tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengajukan beberapa usulan prioritas daerah untuk dibahas pada forum Musrenbangnas, antara lain ; Pengembangan dan peningkatan status Bandara Mutiara Sis-Aldjufri Palu; Penyusunan studi dan perencanaan pembangunan jalan tol tambu-kasimbar; Penyusunan studi dan perencanaan pembangunan jembatan Halimun; Normalisasi sungai Tuweley; Rekonstruksi jalan nasional Baturube; Pembangunan SPAM kawasan perbatasan; dan, Pengembangan kawasan lembah Napu sebagai sentra hortikultura, perkebunan dan peternakan di Sulawesi Tengah,” urai gubernur.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur H. Longki Djanggola sekaligus berpamitan dan memohon maaf atas segala kekurangan selama menjadi Gubernur Sulawesi Tengah karena pada tanggal 16 Juni 2021 masa jabatannya akan berakhir. Gubernur juga menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah kabupaten/kota serta anggota DPRD atas kerjasamanya sehingga dapat melaksanakan amanah yang diberikan Allah SWT dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Sulawesi Tengah.

Hadir pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili Staf Ahli Mendagri Bidang Politik Hukum, HAM dan Kesatuan Bangsa Dr. Eko Prasetyo PP, S.Si.,Ma, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Ri diwakili Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana Bappenas Drs. Sumedi Andono Mulyo, Ma., Ph.D. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bupati / Wali Kota Se-Sulawesi Tengah, Rektor, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah serta pejabat terkait lainnya. (*/ptr)

Laporan : Pataruddin

Silakan komentar Anda Disini....