DPRD Parigi Moutong: Gali Potensi Daerah, Tingkatkan PAD

  • Bagikan
Pansus LKPj Bupati Parigi Moutong tahun 2021, yang dibentuk DPRD Parigi Moutong saat melaksanakan rapat bersama TAPD, Senin (26/4/2021). (Foto : Roy Lasakka/KabarSelebes.id)

PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes – Sekretaris Pansus LKPj DPRD Parigi Moutong, Leli Pariani, menyarankan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk tidak ketergantungan dengan DAK maupun DAU pemerintah pusat dengan cara menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD.

“DAK dan DAU dari pemerintah pusat menurun sejak adanya pandemi Covid-19. Pemda Parigi Moutong harus menggali potensi daerah untuk meningkatkan PAD, agar tidak ketergantungan,” ujar Leli, usai mengikuti rapat Laporan Keterangan Pertangungjawab (LKPj) Bupati Pargi Moutong tahun 2021, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan agenda pembahasan terkait PAD, Senin (26/4/2021).

Dia mengatakan, PAD merupakan hasil dari pajak dan retribusi yang harus ditingkatkan meskipun telah mengalami kenaikan pada 2020, ditambah dengan dana bagi hasil.

Pansus, kata dia, ingin mengetahui dari sisi belanja, karena terdapat rekofusing, mulai dari penyerapannya hingga kendala.

Dengan adanya sistem baru, yaitu Omnibus Law dipastikan akan terus digenjot, karena dianggap dapat berputar.

Dengan begitu, Pemda Parigi Moutong benar-benar tidak lagi bergantung terhadap DAK dan DAU.

Hasil pembahasan bersama Pansus dan TAPD ini akan dituangkan dalam rekomendasi.

Sebagai mitra, akan memberikan dukungan serta terus bersinergi dengan pihak eksekutif dalam peningkatan PAD.

Bahkan, dalam agenda pembahasan PAD tersebut, Pansus juga mengundang Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong, terkait retribusi dari Surat Keterangan Berbadan Sehat atau SKBS.

Pasalnya, capaian target dari retribusi kesehatan melebihi dari target senilai Rp 8 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 10 miliar lebih.

Sehingga, Pansus ingin memastikan pengurusan SKBS pada awal pandemi Covid-19 di 2020, termasuk dalam realisasi pencapaian PAD.

“Suka atau tidak suka, itu wajar. Yang namanya daerah akan berkembang, jelas ada subjektif maupun objektifnya,” katanya.

Ia memastikan, pembahasan LKPj akan segera dirampungkan sebelum menyampaikan hasil pembahasan Pansus pada 28 April.

“Pansus tetap memberikan kritikan kepada Pemda Parigi Moutong. Tapi disertai dengan solusi untuk menyelesaikan masalah,” pungkasnya. (ry)

Laporan : Roy Lasakka

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan
Read previous post:
Beroperasi di Parigi Moutong, PT KNK Disebut Nunggak Pajak

PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes - Beroperasi selama dua tahun di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah,...

Close