Realisasi PAD SKBS Parigi Moutong: Pengawasan Legislatif Lemah, Eksekutif Keliru

  • Bagikan
Lanjutan rapat Pansus LKPj Bupati Tahun 2020, membahas terkait PAD yang bersumber dari SKBS dengan menghadirkan Dinkes setempat bersama TAPD di ruang aspirasi DPRD Parigi Moutong, Selasa (27/4/2021). (Foto : Roy Lasakka/KabarSelebes.id)

PARIGI MOUTONG, Kabar Selebes – Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun 2020, tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Surat Keterangan Berbadan Sehat atau SKBS yang dilaksanakan Pansus DPRD Parigi Moutong dengan menghadirkan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) berlanjut pada Selasa (27/4/2021).

“Pihak Dinkes telah mengakui ada kekeliruan terkait data dalam proses pelaporan PAD yang bersumber dari SKBS. Makanya dianggap perlu penjelasan dari pihak Dinkes,” ujar Sekretaris Pansus LKPj, Leli Pariani.

Dia mengatakan, LKPj Bupati seharusnya dibahas setelah tiga bulan APBD berakhir.

Proses pembahasannya selama 30 hari, setelah penjelasan Bupati.

Dalam pembahasan itu Pansus hanya menilai terkait kinerja Bupati dan pencapaiannya selama setahun dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pelaksana tugas.

Misalnya persoalan SKBS, jika terdapat sejumlah persoalan, dipastikan kinerja OPD tidak maksimal.

Sehingga, siapapun yang ditempatkan oleh Bupati di OPD tersebut harus benar-benar bertanggungjawab.

“Dinkes sudah mengakui ada kelemahan dan akan melakukan perubahan. Tinggal melakukan komunikasi intensif secara horizontal maupun vertikal,” terangnya.

Diakuinya dalam persoalan tersebut legislatif juga lemah dari segi pengawasan. Sehingga, harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.

“Silakan teman-teman mengkritisi. Tapi harus ada solusi yang diberikan. Kalau mau melakukan pembahasan, waktu yang tepat saat Raperda keuangan Bupati,” katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu dibicarakan kembali untuk menyatukan bahasa, guna mengeluarkan rekomendasi yang bertujuan menggenjot PAD dan proses belanja daerah secara transparan.

“Alot wajar. Komunikasi alot hanya untuk mencari penyelesaian dan solusi. Kalau tidak seperti itu, tidak indah,” ucap Leli.

Kepala Bidang Pelayanan Dinkes Parigi Moutong, Fauziah Al-Hadat, mengatakan proses penyetoran PAD dari 23 Puskesmas dilakukan secara langsung ke Dinas Pendapatan Daerah setempat.

Sedangkan Dinkes mendapatkan salinan pemberitahuan penyetoran secara  umum termasuk SKBS.

“Kami hanya mendapatkan pemberitahuan, bukan disetorkan ke kami PAD secara umum itu,” akunya.

Khusus dua rumah sakit, yaitu RS Tombolotutu dan Moutong pihaknya hingga saat ini belum menerima laporannya.

“Soal SKBS sebenarnya sudah lama ada, namun meningkat permintaan pengurusannya ketika berada dimasa pandemi Covid-19,” pungkasnya. (ry)

Laporan : Roy Lasakka

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan
Read previous post:
Kisah Pilu Penyintas Bencana, Tiga Kali Bulan Puasa di Huntara

PALU, Kabar Selebes - Siti Mardiah (41) duduk asik sembari membakar ayam potong bersama anaknya...

Close