AMPANA, Kabar Selebes – DPRD Tojo Unauna (Touna) menyatakan akan mengeluarkan peraturan daerah (Perda) mengenai masyarakat adat Kepulauan Togean.
Pernyataan ini dikeluarkan Ketua Komisi II DPRD Touna Jafar M Amin setelah menerima Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Tengah, Selasa (13/6/2021).
Basir Pangewang dari Aliansi Masyarakat Adat Kepulauan Togean pada pertemuan itu menyebut, bahwa jauh sebelum lahir Kabupaten Tojo Unauna hak ulayat masyarakat Kepulauan Togean sering kali berbenturan dengan kebijakan investasi.
“Contoh bahwa lahirnya kebijakan Taman Nasional Kepulauan Togean yang cendrung melakukan konservasi sumber daya alam, karena tidak adanya regulasi yang mengatur hak hak ulayat dan kearifan masyarakat adat kepulauan Togean sehingga masyarakat selalu diposisi yang terpinggirkan bahkan yang dirugikan,” ungkap Basir yang didampingi Ketua Wilayah AMAN Sulawesi Tengah Asran Dg Patompo.
Menanggapi usulan itu, Ketua Komisi II DPRD Touna Jafar M Amin mengakatan, sejak periodisasi tahun 2014 -2019 DPRD Touna telah melahirkan tiga peraturan daerah kaitannya dengan masyarakat adat Touna. Yang pertama Perda nomor 11 Tahun 2917 Tetang masyarakat Tau’ Ta , setahun kemudian lahir perda tentang pemberdayaan dan pelestarian adat dan pembentukan lembaga adat , dan Tahun 2019 lahir perda penataan Desa Adat.
“Kaitannya dengan usulan Raperda pengakuan masyarakat adat Kepulauan Togean tentunya DPRD Touna akan menyahuti melalui perda prakarsa Tahun 2022 sebagai bukti kepedulian kami sebagai wakil rakyat,” kata Jafar.
Jafar juga menambahkan bahwa di Kepulauan Togean ada sekitar 12 ribu hektare kawasan masyarakat adat masuk di wilayah Taman Nasional Kepulauan Togean.(shl/abd)
Laporan : Saiful Hulungo
