BOLANO, Kabar Selebes – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bolano, menggelar masa sidang pertama untuk mendengarkan, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau LKPPD, Senin (30/08/21) Sore.
Dalam sidang itu Ketua BPD Bolano Amrin Pakaya mengungkapkan, beberapa temuan dan catatan dari LKPPD yang disampaikan Kepala Desa Bolano Fiskal Angila.
Amrin Pakaya menyoroti penggunaan dana darurat covid-19 tahun 2020 yang tidak transparan sebagaimana yang dilaporkan oleh satgas Covid-19 Desa Bolano dan bendahara desa sebagai perangkatnya.
“Hal ini, mendapat desakan yang tajam dari Kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, karena menyangkut dana darurat penangan covid- 19 yang mewabah saat ini,” tegasnya.
BPD Bolano juga mempertanyakan sejumlah program fisik APBdes Bolano tahun 2020, yang sampai saat ini dianggap belum rampung karena belum di serah terimakan melalui wadah MDST sebagaimana yang telah menjadi ketentuan pemerintah daerah.
“Padahal saat ini pemerintah Desa bolano sudah melaksanakan program RAPBdes tahun 2022,” kata Amrin.
Kepala Desa Bolano Fiskal Angila saat dihubungi via pesan singkat mengungkapkan bahwa dia tidak memahami maksud dari BPD yang menganggap dirinya menyalahgunakan Dana Covid -19 tahun anggaran 2019 – 2020.
Padahal kata Fiskal, sangat jelas kegiatan Pemdes yang beberapa kali melakukan penyemprotan desimfektan di jalan dan rumah ibadah dan honor anak – anak muda yang menjadi penjaga posko Covid-19 Desa Bolano, sebanyak kurang lebih 40 orang.
“Kami dari Pemdes juga, menggunakan dana itu dengan jelas dan transparan, dengan melakukan pembelian masker kain untuk dibagikan ke masyarakat, pembelian tangki semprot untuk penyemprotan jalan dan rumah ibadah, pembelian sabun disinfektan tempat cuci tangan yang semuanya dibagikan ke masyarakat,” jelas Fiskal.
Dia juga menyebut sudah melakukan banyak kegiatan terkait penanganan Covid-19 di Desa Bolano yang hingga saat ini masih berlangsung atas dasar perintah dari pemerintah pusat.(ugi)
Laporan : Sugi Effendi
- Editor : Abdee Mari
