Sejak Dilantik, FKPT Sulawesi Tengah Dinilai tak Jalankan Fungsi Deradikalisasi

  • Bagikan
Ketua FKPT Sulteng, DR. Ir. Nur Sangadji saat membuka kegiatan pencegahan terorisme dikalangan pelajar dan mahasiswa se-Kota Palu, Selasa (3/11/2020). (Foto : Mohammad Arief/KabarSelebes.id)

PALU, Kabar Selebes – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah sebagai ujung tombak pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), saat ini dinilai tak berfungsi.

Sejak dilantik oleh Kepala BNPT Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Suhardi Alius bersama pengurus FKPT periode 2020 -2022 dari 31 provinsi di Indonesia, Februari 2021 lalu di Jakarta, FKPT Sulteng vakum.

Praktisi hukum Sulteng yang kini aktif di beracara di Jakarta, yang juga pemerhati terosisme Poso, Denny L. Tubo mengritik FKPT Sulteng yang jalan di tempat dan tidak menjalankan  program visi misinya secara maksimal.

Menurutnya, salah satu upaya pencegahan yang terus dilakukan oleh BNPT mulai dari hulu hingga hilir, adalah menggelar berbagai kegiatan baik secara online dan offline untuk masyarakat, aparat penegak hukum, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemuka agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda.

“Namun sebagai putra daerah melihat kinerja FKPT Sulteng sangat tidak greget menjalankan tupoksinya, padahal program kerjanya sangat jelas dan mendapat dukungan secara financial dari BNPT untuk program deradikalismenya,” ujarnya kepada media ini, Kamis (17/9/2021).

Denny L. Tubo

Selain itu, BNPT terus melakukan pencegahan sesuai dengan amanat undang-undang dalam menanggulangi aksi teror. Pencegahan dilakukan kepada mereka yang belum terpapar ataupun kelompok yang terpapar dengan melakukan pemahaman ideologi melalui kesiapsiagaan.

“Kesiapsiagaan itu tidak hanya fisik, sistem dan manajemen, tetapi juga kesiapsiagaan ideologi kita kepada masyarakat yang terpapar atau yang rentan terpapar dengan akhlak kebangsaan, dan nasionalisme,” sebut Deni.

Di menuturkan, FKPT tentu saja harus mengoptimalkan sebuah strategi kontra. Ddiantaranya kontraideologi serta kontraradikalisasi yang bersifat kontrapropaganda. Bahkan melakukan strategi untuk mencegah jangan sampai adanya jaringan aksi teror hingga supaya tidak melakukan aksi teror di wilayah Sulteng.

“Saya sangat menyayangkan sekali sebagai perpanjang tangan dari BNPT yang ada di Sulteng yakni FKPT. Karena tidak adanya menjalankan program deradikalisasi, ” katanya.

Deni menjelaskan, sebagai perpanjang tangan BNPT yakni  FKPT harus berperan aktif dalam program tersebut. Apalagi pihak Pemerintah Provinsi Sulteng sangat begitu antusias untuk menyerukan kelompok MIT yang kini dipimpin Ali Kalora segera menyerahkan diri.

Keberadaan para napiter dan eks napiter lanjut Deni, tidak sepantasnya hanya dibiarkan begitu saja. Seharusnya harus mendapatkan binaan wawasan bernegara dan berkebangsaan, serta diberikan perlakuan khusus di setiap Lapas agar tidak memberikan pemahaman atau doktrin yang ditularkan kepada napi lainnya.

“FKPT Sulteng sepantasnya berperan aktif mengapresiasi terhadap Pemprov yang menginginkan Ali Kalora CS menyerahkan diri bukan hanya diam. Harus juga lebih maksimal dan mengefisienkan program deradikalisasinya bagi para keluarga eks napiter yang tentunya penting membutuhkan perhatian sisi ekonomi, ” tandasnya.

Dia juga menambahkan, sejak dari kepemimpinan Dr. Muzakir Tawil dan sekarang yang diketuai Dr. Nur Sangadji belum ada kelihatan untuk program- program deradikalisasi terhadap para keluarga eks napiter yang seharusnya mereka mengetahui apa keluhan dari para keluarga napiter dan eks napiter.

Terlebih, selama ini  kata Deny, dirinya banyak memiliki fakta dan keluhan dari napi terorisme dan keluarga eks napiter dilapangan khusus di wilayah Poso. Bahwa  ketika mereka bebas dari lapas tidak mendapatkan binaan serta perhatian bagi keluarga untuk membantu pertumbuhan ekonomi bagi keluarga eks napiter.

Parahnya lagi kata dia, keberadaan dan kedatangan FKPT pada umumnya tidak mempengaruhi sama sekali, karena selama ini mereka hanya menjadikan sebagai objek kepentingan pribadi dan sangat mengabaikan sisi kemanusiaan bagi para keluarga besar eks napiter di Poso.

“Padahal tugas deradikalisasi dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga eks napiter penting diperhatikan karena merupakan tanggung jawab FKPT sebagai panjang tangan dari pihak BNPT,” pungkasnya.

Ketua FKPT Sulteng Dr. Nur Sangadji saat dikonfirmasi media ini melalui Humas FKPT Sulteng Amat Hajiji menuturkan, seharusnya terlebih dahulu secara umum harus memahami tupoksi FKPT.

“Dimana pemberdayaan ekonomi adalah tugasnya tim sinergitas BNPT, eks napiter apa lagi. Ini tuduhan alias harapan masyarakat seperti ini terjadi di seluruh FKPT di Indonesia, karena tidak faham misi FKPT, ” katanya.

Dia menyebutkan, secara formal kegiatan FKPT telah tuntas terlaksana. Tahun ini oleh kebijakan refokusing, relatif hanya satu dua program FKPT seluruh Indonesia yang berjalan.

“Namun, secara individual, anggota tim FKPT telah aktif diberbagai event pencegahan,” tambahkannya.(maf)

Laporan : Mohammad Arief

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan