Wabup Morut: Penetapan UMK Harus Pertimbangkan Kenyamanan Usaha dan Bisa Diterima Semua Pihak

KOLONODALE, Kabar  Selebes – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Pembahasan dan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Morowali Utara.

Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Morut H. Djira K di Hotel Bougenville Kolonodale, Rabu (24/11/2021).

Selain dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hadir pula anggota Komisi II DPRD Morut, dan perwakilan beberapa perusahaan.

BACA JUGA :  Morut Promosikan Peluang Investasi Sektor Pertambangan Nikel di Apkasi Otonomi Expo 2022

Wabup Djira mengharapkan agar pembahasan ini mempertimbangkan berbagai aspek, baik kepentingan pencari kerja, kenyamanan pemberi kerja (perusahaan), maupun kepentingan daerah.

“Di satu sisi kita harus mempertimbangkan hak-hak pekerja, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengabaikan kemampuan finansial perusahaan. Karena itu harus ada titik tengah agar pembahasan UMK itu bisa diterima semua pihak,” ujarnya.

BACA JUGA :  Wabup Morut Ingatkan Pentingnya Validitas Data Setiap Instansi Agar Tidak Menimbulkan Masalah

Untuk itu, semua pihak terkait diminta untuk berdiskusi dengan jernih sehingga semua persoalan yang bisa menghambat jalannya perusahaan akan terhindarkan, dan masalah yang dikeluhkan pekerja juga bisa diselesaikan dengan baik.

“Kalau semua ini terlaksana dengan baik, maka semua aktivitas usaha di Morut akan berjalan tenteram, aman, dan membawa banyak manfaat bagi banyak orang,” harapnya.

BACA JUGA :  Habib Ali Letakkan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Alkhairaat di Desa Koya

Wabup mengingatkan, dengan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki Morut, telah menarik perhatian para pemilik modal untuk menanamkan investasinya di daerah ini.

Menurutnya, ini semua harus diperhitungkan agar masuknya investasi itu juga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan daerah. (Ale/Anty)

Silakan komentar Anda Disini....