Ketua DPRD Morowali Sorot TPI Bungku, Anggota DPR RI Minta Pemda Carikan Solusi

TPI Morowali

MOROWALI, Kabar Selebes – Keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dinilai tak memberikan manfaat dan hanya membebani daerah.

Pasalnya, TPI tersebut dibangun tak memiliki perencanaan yang matang. Sumber pembiayaannya juga berasal dari dana pinjaman Bank Dunia sekitar kurang lebih puluhan miliar rupiah. Dibangun sejak pemerintahan mantan Bupati Morowali dua periode, Anwar Hafid.

Hal itu menjadi sorotan yang ditegaskan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, Kuswandi. Dikatakannya, bahwa sebelum TPI itu dibangun, terlebih dahulu harus melalui kajian kelayakan.

“Apakah layak atau tidak layak TPI itu dibangun di tempat itu, dengan berbagai pertimbangan yang relevan. Tentunya harus sesuai dengan kondisi daerah,” tandas mantan aktivis Ketua Forum Rakyat Bersatu (Forbes) Morowali kepada KabarSelebes.id di rumah jabatannya pada Senin (10/1/2022).

Politisi Partai NasDem Morowali ini juga mengungkapkan, hingga saat ini keberadaan TPI tersebut tak memberikan efek ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Sumber pembiayaannya dari dana pinjaman Bank Dunia sebesar Rp 20 miliar.

“Daerah harus menanggung hutang Rp 1,6 miliar setiap tahun tanpa memberikan efek ekonomi, ini akan berlangsung selama 20 – 30 tahun ke depan,” ungkap Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Morowali ini.

Sementara, terkait dengan hal itu, mendapat sanggahan dari Anwar Hafid. Mantan Bupati Morowali dua periode ini menjelaskan, bahwa keberadaan TPI itu merupakan kebutuhan nelayan. Fisibility studynya untuk peningkatan pendapatan nelayan, dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dijelaskannya, Bank Dunia dalam memberikan pinjaman lunak setelah melalui kajian yang cukup matang. Karena tak mungkin sekelas Bank Dunia akan mengucurkan dana kalau tak fisibel. Begitu pun penempatan TPI  di Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, juga karena pertimbangan satu kesatuan dengan Pasar Rakyat yang ada di Bungku.

“Pada saat TPI itu diresmikan penggunaannya, saya lupa tahun berapa, saat itu berfungsi dengan baik, kapal nelayan masuk bersandar dan beberapa fasilitas penunjang seperti pabrik es berfungsi dengan baik, berjalan dua tahun,” jelas Anggota DPR RI Komisi II ini saat dihubungi KabarSelebes.id via WhatsApp pada Senin malam.

Politisi senayan dari Partai Demokrat ini menambahkan, bahwa seingatnya terjadi pendangkalan di mulut kanal yang ada, sehingga perahu tak bisa masuk. Waktu itu ada pemikiran dibuat tambatan perahu khusus nelayan atau dibuatkan kanal, agar kapal nelayan bisa masuk ke dalam.

Namun karena anggaran yang dimiliki daerah khususnya PAD masih minim waktu itu, sehingga belum bisa dibangun kanal atau tambatan perahu di depan TPI.

“Bagi saya sebenarnya bukan lagi soal meributkan kenapa tak berfungsi, tapi paling tepat kalau Pemerintah Daerah (Pemkab) memikirkan untuk dicarikan solusi supaya bisa berfungsi dengan maksimal,” jelasnya.

“Tentunya dengan membuat kanal.atau tambatan perahu, sehingga nelayan bisa memanfaatkan dengan baik, apalagi bongkar muat di pelabuhan Bungku sudah sangat ramai di banding dulu,” pungkas Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah ini. (ahl)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….