Sekretaris HIPMI Morowali : Jika ada Pengusaha Tambang yang Nakal, Cabut Izinnya

  • Bagikan
Salah satu areal pertambangan di Morowali.(Foto: Heandly)

MOROWALI, Kabar Selebes – Sekretris Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Morowali, Jumadin Tararopo meminta para pengusaha tambang di tahun baru ini taat aturan terutama pihak pemilik IUP galian C batuan.

Menurutnya pihak penegak hukum harus berani melakukan penindakan, jika ada pelaku usaha yang nakal dan jika perlu pihak pemerintah membatalkan proses perizinannya.

“Saya hanya ingin di tahun ini para pelaku usaha terutama yang ada di Morowali agar taat pada aturan, cukuplah di tahun sebelumnya kita diberikan kebijakan-kebijakan keliru saatnya kita berbenah diri,” kata Jumadin.

Di tahun ini lanjut dia, ada beberapa IUP galian C yang lagi menunggu penyelesaian perizinannya. Jika pihak penegak hukum mengantongi data harus segera ditindak   perusahaan yang nakal itu. Jika perlu kata dia, diberikan sangsi dengan membatalkan proses perizinannya.

“Biar ada ketegasan serta efek jera kepada pelaku usaha yang nakal di Morowali, contohnya di aliran Sungai Desa Dampala, disitu itu sekarang ada beberapa IUP lagi menunggu penyelesaian perizinan, nah belum terbit IUP Produksinya, dan izin angkut jualnya mereka sudah melakukan penambangan dan materialnya dibeli oleh salah satu perusahaan yang katanya lagi mendirikan pabrik,” ujarnya.

Jumadin juga menambahkan para pelaku usaha harus sadar akan proses perizinan yang diikuti agar perusahaan yang dibangunnya bisa menjadi contoh. Para pelaku usaha yang ingin masuk Morowali ikut taat akan regulasi di daerah, tentunya akan menyelamatkan kerugian daerah dan kerugian negara dari sektor pertambangan Pihak perusahaan yang membeli material Galian C.

“Harus teliti jangan ikut menutup mata dengan memberikan pekerjaan kepada pihak yang tidak lengkap perizinannya . Maksud saya teman-teman pengusaha bisa menjadi contoh yang baik sebagai tuan rumah, biar kita memberikan kesan baik bagi pengusaha luar sehingga pengusaha luar ikut taat akan kewajibannya membayar pajak daerah maupun pajak ke Negara sebab kita pengusaha lokal dilihat taat aturan,” tegasnya.

Kalau para pengusaha tidak menghargai daerahnya sendiri lanjutnya, bagaimana orang luar mau jadikan kita panutan. Begitu juga perusahaan yang ingin membeli kata Jumadin, jangan hanya kedekatan atau karena lobi pejabat sembarang memberikan pekerjaan.
 

“Kan, jelas IUP nya harus lengkap baru bisa di ambil materialnya, jadi saya berharap pemerintah dan penegak hukum harus bisa menindak dengan serius jangan tutup mata,” tandasnya.(hen/abd)

Laporan : Heandly

Silakan komentar Anda Disini….
  • Bagikan