DPRD Morowali Gelar RDPU Terkait Tuntutan GRPM, IUP 9 Perusahaan Akan Dicabut Sesuai PTUN

MOROWALI, Kabar Selebes – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), terkait tuntutan Gerakan Rakyat Peduli Morowali (GRPM).

RDPU digelar di Ruang Aspirasi Gedung DPRD Morowali pada Selasa (18/1/2022). Dipimpin langsung Ketua DPRD Kuswandi, dan Wakil Ketua II, Asgar Ali, bersama Komisi I dan Komisi II, serta Pemerintah Daerah (Pemda) dan GRPM.

Pada RDPU itu merespons putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) 9 perusahaan pertambangan di Morowali. Olehnya, dihasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain;

Pertama, DPRD Morowali meminta data IUP yang diserahkan ke Gubetnur pasca rekonsiliasi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kedua, DPRD Morowali meminta data IUP yang telah dicabut sebagaimana Pemda sebagai termohon pada PTUN terhadap 9 perusahaan pertambangan.

Ketiga, DPRD Morowali melakukan langkah-langkah non mitigasi penyelesaian hasil sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dan melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng), Kementerian ESDM, Kementerian ATR, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Keempat, meminta kepada Kementerian ESDM untuk mencabut IUP 9 perusahaan pertambangan sesuai hasil PTUN.

Kelima, meminta kepada pihak Kementerian ESDM untuk tak menindaklanjuti IUP 9 perusahaan yang diperkarakan pada PTUN Palu, karena Pemda tak petnah mengeluarkan IUP yang dimaksuf.

Keenam, berdasarkan Surat Bupati Nomor 503 3/4 15/40/2021 tentang pelaksanaan PTUN, Pemda tak melaksanakannya karena IUP dimaksud tak terdaftar pada Pemkab Morowali. DPRD bersama Pemkab Morowali akan melaporkan ke pihak Kepolisian dan KPK terkait adanya indikasi pemalsuan dokumen IUP di 9 perusahaan pertambangan berdasarkan putusan PTUN.

Ketujuh, berita acara yang sudah diserahkan oleh Pemkab Morowali kepada Pemprofi Sulteng berdasarkan putusan PTUN telah terdaftar dan registrasi.

Kedelapan, DPRD Morowali meminta kepada Pemda untuk melakukan pemantauan dan pengawasan illegal mining di Morowali sesuai dengan kewenangannya.

RDPU diikuti Asisten I Rizal Baduddin, Kepala Dinas PMPTSP Yusman Mahbub, Kepala Dinas ESDM Andi Kaharudin, Analis Hukum Hasrun, beberapa Anggota Dewan, serta perwakilan GRPM. (ahl)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….