Wakapolda Sulteng Imbau Masyarakat Jangan Gunakan Pinjol Ilegal

Foto: Humas Polda Sulteng

PALU, Kabar Selebes – Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Hery Santoso menyebut pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap beberapa sektor usaha, salah satu aspek yang terdampak adalah sektor ekonomi di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal itu dikatakan Hery saat menghadiri sosialisasi dan rapat kordinasi yang digelar oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) Sulteng dengan tema “Sanksi pidana Pinjol Ilegal” bertempat di Hotel Santika Palu Selasa (18/01/2022).

Dalam paparannya Hery menjelaskan salah satu cara yang paling favorit atau paling dicari oleh masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha untuk mencari tambahan modal usaha ialah mengajukan pinjaman uang atau kredit secara online tanpa mencari tahu terlebih dulu kegiatan usaha tersebut memiliki izin yang resmi dari otoritas atau instansi yang berwenang.

Hal tersebut berdampak dengan banyaknya laporan pengaduan masyarakat mengenai pinjaman online (pinjol). Terkait fiture/tampilan yang memasarkan atau menampilkan tenor  (lamanya  kredit angsuran  pinjaman  yang disepakati) serta penagihan keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh debt collector yang mengatasnamakan aplikasi pinjaman online.

Apabila ada keterlambatan dalam pembayaran, tidak segan penagihan dilakukan dengan cara mengancam para nasabah baik secara verbal maupun melalui foto atau gambar  yang  telah diedit melalui telepon selular dan aplikasi.

“Sejauh ini upaya polri dalam mengantisipasi adanya korban terkait pinjol) ilegal antara lain melakukan sosialisasi bersama Humas Polri melalui media cetak dan media sosial,” kata Hery.

Saat ini kata dia, bareskrim telah membuat portal laporan daring yang dapat diakses melalui https:/patrolisiber.id/ untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang kejahatan siber termasuk fintech landing.

“Hal ini menunjukkan keseriusan Polri dalam pemberantasan fintech lending ilegal, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk melaporkan fintech landing illegal,”ujar Hery.

Lebih lanjut Hery menambahkan dalam penanganan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan tersebut harus melibatkan instansi lainnya seperti OJK, Kejaksaan dan Instansi terkait lainnya.

Terpisah, Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol didik Supranoto.,S.I.K mengatakan berdasarkan data, total laporan Polisi terkait kejahatan pinjaman online yang saat ini masuk di Mabes Polri berjumlah 250 laporan.

Polda Sulteng saat ini telah menerima satu laporan polisi terkait aktifitas pinjaman online illegal.

“Kami juga mengimbau kepada masyarakat Sulteng, jika berniat melakukan pinjaman secara online melalui aplikasi atau sebagainya, agar terlebih dahulu mengecek legalitas badan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulteng,” tutup didik

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Irjen Pol Suharyono selaku Penyidik Utama Departemen bid jasa keuangan OJK, Gamal abdul Kahar selaku Kepala OJK Sulteng, Dr. Ahmad Hajar Zuriadi SH.MH selaku Koordinator Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulteng.(*/abd)

Laporan : Abdee Mari

Silakan komentar Anda Disini….