BPKP Temukan Sembilan Masalah Pengawasan dan Akuntabilitas Keuangan Pemprov Sulteng

Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura saat menerima Kepala BPKP Perwakilan Sulteng, Rabu, 19 Januari 2022 (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

PALU, Kabar Selebes – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menemukan sembilan masalah dalam pengawasan dan akuntabilitas keuangan Pemprov Sulteng.

Sembilan masalah itu telah disampaikan oleh Kepala BPKP Perwakilan Sulteng, Evenri Sihombing, dalam bentuk dokumen ikhtisar kepada Gubernur Rusdy Mastura, Rabu, (19/1/2022).

Sembilan masalah tersebut adalah:

1 . Ada keterlambatan distribusi vaksin dari Pemerintah Pusat, karena keterlambatan input data realisasi vaksinasi pada sistem.

“Keterlambatan itu terjadi pada sumber daya sehingga perlu ada penambahan sumber daya untuk melakukan input data,” kata Evenri Sihombing.

2. Alokasi Dana Desa (ADD) belum dapat memberikan dampak terhadap pembangunan desa, karena belum tepat sasaran.

“Pemanfaatan dana desa belum tepat sasaran sehingga belum terlihat ada perubahan pada sektor pembangunan di desa,” jelasnya.

3. Masyarakat penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat, belum tepat sasaran, karena data yang belum valid.

“Perlu dilakukan lagi validasi data penerima bantuan sosial tersebut,” ujarnya.

4. Adanya keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan oleh pemerintah kota dan kabupaten.

5. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), belum tepat sasaran.

“Banyak KUR disalurkan untuk Kredit konsumtif dan kredit bagi aparatur sipil negara,” Evenri Sihombing mengatakan.

6. Akuntabilitas keuangan daerah dan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung fiskal daerah sangat Lemah.

“Maka perlu solusi peningkatan PAD untuk meningkatkan fiskal daerah,” saran Kepala BPKP Sulteng.

7. Sejumlah OPD Provinsi Sulteng, belum mendukung visi dan misi gubernur.

“Program OPD juga belum selaras dengan sasaran yang akan dicapai,” ucapnya.

8. Perlu peningkatan kinerja Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk membantu kepala daerah.

“Itu menjadi penting untuk memastikan kinerja ASN dapat maksimal,” kata dia.

9. Pelaksanaan rehab dan rekon masih sangat lambat dan memiliki Kendala dengan ketersediaan lokasi lahan pembangunan hunian tetap.

Menanggapi ikhtisar itu, Gubernur Rusdi Mastura mengatakan, pelaksanaan otonomi daerah perlu pembenahan. Fungsi gubernur untuk mengawasi pelaksanaan pemerintahan di kabupaten dan kota perlu diperkuat.

Menurut Gubernur, Pembahasan RPJMD Provinsi Sulteng juga masih menunggu pengesahan dari pemerintah pusat, untuk selanjutnya menjadi acuan OPD sesuai fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai.

Mengenai fiskal daerah, Gubernur Rusdy Mastura, menyampaikan untuk meningkatkan fiskal daerah melalui peningkatan PAD, akan diupayakan melalui perusahaan daerah.

“Ke depan, perusahaan daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD Sulteng. Perusahaan daerah pada 2022 Ini, telah menetapkan target untuk menyetor laba kepada daerah guna meningkatkan PAD,” jelas Gubernur.

Gubernur menambahkan, prioritas pembangunan yang akan dicapai oleh Pemprov Sulteng, adalah percepatan pembangunan infrastruktur daerah, untuk memastikan Koneksitas daerah  menuju Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. (*/kai/abd)

Laporan : Abdee Mari

Silakan komentar Anda Disini….