Marak Illegal Logging, Illegal Mining dan Illegal Fishing, Bupati Buol Mengadu ke Wagub Sulteng Minta Diturunkan Tim

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir , Menerima Audiensi Bupati Buol dr. Amirudin Rauf ,SpOG, Jumat, 21 Januari 2022. (Foto: Humas)

PALU, Kabar Selebes –Bupati Buol dr. Amirudin Rauf, SpOG, menemui Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. Mamun Amir. Audiensi itu turut dihadiri Pj.Sekda Prov. Ir. Faisal Mang, MM, Kadis ESDM Moh. Haris , Kadis Kelautan dan Perikanan Arief Latjuba, Kadis Kehuatan Dr. Ir. Nahardi, MM, Jumat, (21/1/2022).

Pada Kesempatan Itu, Bupati Buol dr. Amirudin Rauf menyampaikan bahwa di Kabupaten Buol saat ini marak Illegal Logging (Pembalakan liar), Illegal Mining (Penambangan liar) dan Illegal Fishing (Penangkapan ikan liar). Melihat kondisi itu, Amirudin meminta diturunkan tim untuk melakukan penindakan terhadap pelaku pelaku kejahatan itu di Kabupaten Buol.

Bupati Buol menyampaikan bahwa Pelaku Illegal Mining di Buol sangat kuat. Buktinya saat ini ada 22 excavator yang beroperasi. Namun pada saat dilakukan penindakan excavator tersebut menghilang. Demikian juga Illegal fishing juga perlu dilakukan pengawasan yang ketat.

“Banyak melakukan penangkapan ikan dengan bom sehingga sangat merusah terumbu karang, untuk itu diharapkan kepada Pemerintah Provinsi dan jajaran teknis untuk menertibkan segala praktek yang melanggar hukum,” kata Amiruddin Rauf.

Pada Kesempatan Itu, Kadis Kehutanan Sulteng, Nahardi menyampaikan bahwa untuk melakukan pengawasan kawasan hutan saat ini sudah ditarik ke pusat. Provinsi sudah menyampaikan laporannya ke pusat agar segera ditangani. Kadis Kelautan dan Perikanan Arief Latjuba  juga mengatakan untuk illegal fishing pengawasan laut saat ini sudah menjadi kewenangan pusat.

Namun demikian kondisi pengawasan laut di Sulawesi Tengah, Kadis ESDM Moh. Haris , menyampaikan bahwa untuk usul IPR untuk Kabupaten Buol sudah diajukan ke Kementrian untuk mendapat persetujuan dari ESDM.

Wakil Gubernur Drs. Mamun Amir , menyampaikan agar Bupati Buol membuat Surat Edaran Kepada Kepala Desa untuk tidak menerbitkan SKPT. Karena kerusakan hutan akan pasti menimbulkan bencana, banjir dan longsor.

“Untuk itu Bupati diharap melarang keras Kepala. Desa jangan lagi menerbitkan SKPT,” tegas Wagub.

Selanjutnya wagub menyampaikan agar kondisi yang terjadi di Buol dilaporkan secara tertulis kondisi yang terjadi untuk selanjutnya provinsi akan meneruskan ke pusat agar segera dapat mendapat penanganan. Namun demikian Wakil Gubernur meminta agar OPD Provinsi dapat mengedentifikasi masalahnya dilapangan dan melakuakan penganan sesuai dengan kewenangan.(*/abd)

Laporan : Abdee Mari

Silakan komentar Anda Disini….