Rakor BUMDes 2022, Bupati Morowali: Dana 200 Juta Per Desa untuk Hidupkan Usaha Masyarakat Mandiri

MOROWALI, Kabar Selebes – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) menggelar Rapat Kordinasi (Rakor) Pengurus BUMDes di Gedung Serbaguna, Kelurahan Matano, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Senin (24/1/2022).

Rakor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tesebut dengan tema “Menuju Kemandirian Ekonomi Desa Guna Mewujudkan Morowali Sejahtera Bersama”. Dibuka secara resmi Bupati Morowai, Taslim, dan dihadiri Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) Provinsi Sulawesi Tengah, dan pengurus BUMDes se Kabupaten Morowali.

Kepala Dinas PMDP3A, Abdul Wahid Hasan, dalam laporannya menerangkan, bahwa tujuan dilakukannya Rakor guna menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman tentang pengelolaan dana BUMDes.

“BUMDes sebagai Lembaga Ekonomi Desa untuk memahami dan menyamakan persepsi dalam pengelolaan dana Rp. 200 juta per desa,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dengan demikian terwujudnya pemahaman dan pengelolaan dana tersebut yang bermanfaat untuk kemakmuran masyarakat Morowali.

“Menuju kemandirian ekonomi desa serta tercapainya visi misi Pemda, yaitu mencapai Morowali Sejahtera Bersama,” ungkap Wahid.

Sementara, Bupati Taslim menegaskan, bahwa terselenggaranya Rakor ini agar komunikasi terjalin dua arah. Sebab BUMDes memiliki peran yang sangat besar, sehingga diharapkan pemahaman dan direalisasikan dengan baik.

“Rakor ini agar komunikasi kita lancar, dan diberikan pemahaman agar direalisasikan dengan baik. Meskipun sejauh ini belum maksimal, tetapi kita adakan pembimbingan secara berkelanjutan agar program ini tercapai sesuai tujuannya,” jelas Taslim.

“Tetap menjaga Integritas pengurus BUMDes, serta tidak menyalahgunakan wewenang,” tandasnya.

Llebih jauh Taslim menguraikan, Program Unggulan 200 juta per desa bukan hal baru. Tetapi  program ini dibentuk secara matang, sehingga visi Sejahtera Bersama tercapai, salah satunya melalui BUMDes.

“Tanggung jawab sebagian besar ada dipundak pengurus BUMDes, dan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada pengurus BUMDes. Membangun sebuah usaha perlu modal, melihat yang terjadi di lapangan,” katanya.

“Masyarakat banyak ingin membuka usaha, tetapi sulit untuk mendapatkan modal. Sehingga kita mengupayakan dan menyediakan modal Rp. 200 juta per desa ini agar diolah lebih baik untuk meningkatkan ekonomi desa dan menghidupkan usaha masyarakat yang mandiri,” pungkas Taslim.

Ia memgharapkan, masyarakat yang lebih membutuhkan yang didahului dan di prioritaskan. Serta hadirnya pihak dari Bank BNI dan Bank BRI yang menyampaikan fasilitas apa saja yang dapat diberikan dan bagaimana prosedurnya  untuk mempermudah masyarakat ke depannya. (infokom/ahl)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….