Konsultasi Publik Tiga Ranperda 2022, Pemda Berharap Bisa Tepat Sasaran dan Dirasakan Masyarakat

Foto: Kominfo Pemkab Morowali

MOROWALI, Kabar Selebes – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Morowali melalui Bagian Hukum dan Perundang-undangan bekerjasama dengan Perkumpulan Lembaga Kajian Hukum dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menggelar kegiatan Konsultasi Publik terhadap 3 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tahun 2022, di Ruang Pola Kantor Bupati, pada Senin (14/02/2022).

Kegiatan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Moh Rizal Badudin dan dihadiri perwakilan setiap OPD lingkup Pemkab Morowali.

Kasubag Perundang-undangan Musri Yuyun Ningsi sebagai moderator. Sedangkan narasumber yakni Ketua Tim Pelaksana JATI Centre Ruslan Husen,
Kabid Data dan Informasi Dinas PMPTSP Ni Wayan Endang, dan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muhammad Amin A Cega.

Dalam sambutannya, Moh Rizal Badudin mengatakan, Konsultasi Publik Ranperda bertujuan untuk memberikan informasi publik, wawasan dan pemantapan substansi materi yang akan diatur dalam sebuah produk hukum daerah.

Berbentuk Peraturan Daerah (Perda) dan pemantapan konsepsi, agar tak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Serta mengakomodir kearifan lokal demi kesejahteraan masyarakat.

“Konsultasi Publik Ranperda ini membahas Perda yang sementara dirancang sebelum disahkan. Olehnya, atasnama Pemda berharap agar seluruh stakeholder terkait untuk memberikan pandangan, saran dan masukan dalam Ranperda yang dikonsultasikan,” bebernya.

Sehingga dalam penyusunan Perda dapat diperoleh masukan yang berkualitas.

“Kita berharap Ranperda ini ketika disahkan menjadi Perda bisa tepat sasaran dan betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Olehnya semua yang hadir dapat memberikan saran dan masukan terhadap penyempurnaan 3 buah Ranperda,” ungkapnya.

Konsultasi Publik ini membahas 3 buah Ranperda. Diantaranya, Ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal, Ranperda tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dan Ranperda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Diketahui bahwa 3 Ranperda yang dikonsultasikan ke publik merupakan Ranperda tahun 2022. (kominfo/ahl)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini….