Rapat Paripurna DPRD Morowali, Bupati Sampaikan LKPJ  2021 

Penandatanganan berita acara LKPJ tahun anggaran 2021 oleh Bupati dan Ketua DPRD Morowali. Sekaligus penyerahan LKPJ 2021 oleh Bupati kepada Ketua DPRD Morowali. (Foto: kominfo Morowali)

MOROWALI, Kabar Selebes – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar Rapat Paripurna Ketiga Masa Persidangan II. Dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali, di Ruang Rapat Paripurna, pada Senin (28/03/2022). 

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Morowali, Kuswandi, didampingi Wakil Ketua I, Syarifudin Hafid, dan Wakil Ketua II Asgar Ali. Dihadiri Bupati Taslim, Wakil Bupati Najamudin, Sekretaris Daerah Yusman Mahbub, para asisten, unsur Forkompinda, kepala OPD, para anggota DPRD dan undangan lainnya. 

Dalam pidato pengantar LKPJ tahun anggaran 2020, Taslim menyampaikan, bahwa agenda hari ini merupakan bagian dari siklus rutin penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk secara transparan dan akuntabel menyampaikan informasi atas kebijakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021. Dimana telah disetujui bersama dalam Perda penetapan APBD dan perubahan APBD. 

Taslim menjelaskan, bahwa pidato pengantar LKPJ ini belum berdasarkan hasil audit keuangan BPK RI. Namun laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut berdasarkan hasil An-audit BPK bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Morowali, serta masing-masing organisasi pemerintah daerah. 

“Hal ini dikarenakan tuntutan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, yang mengamanatkan bahwa LKPJ tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara laporan audit BPK RI dikeluarkan setelah laporan LKPJ ini telah selesai disampaikan,” ungkapnya. 

Ia menguraikan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Morowali tahun 2021, target pendapatan pada APBD perubahan adalah sebesar Rp. 1.425.268.641.994,00 dan terealisasi Rp. 1.533.66.041.753,69 atau 107,61%, dari nilai yang ditargetkan. 

Jika dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2020, pendapatan tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 257.247.377.804,59 atau mencapai 16,77%. 

“Penerimaan terbesar dari sektor dana transfer, baik pusat yang realisasinya mencapai Rp. 1.162.244.070.798 atau 75,85% dari total pendapatan. Sedangkan PAD sebesar Rp. 342.477.346.238,69 atau 22,33% dari total pendapatan. Lain-lain pendapatan yang sah berjumlah Rp.27.944.624.717,00 atau 1,82% dari total realisasi pendapatan daerah tahun 2021,” jelasnya. 

Dijabarkannya sisi belanja, bahwa target belanja setelah perubahan sebesar Rp.1.481.811.153.185,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.391.029.815.922,71 atau mencapai 93,87% dari yang ditargetkan. Adapun realisasi belanja tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.156.663.012.900,01 atau meningkat sebesar 11,26%, jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2020. 

“Proporsi belanja terbesar tahun ini berada pada belanja operasi, yaitu Rp.877.397.367.923 atau 63,08% yang diurai dalam belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal yaitu Rp.265.271.692.859 atau 19,07% dari total realisasi belanja tahun anggaran 2021 diurai dalam belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya,” urianya. 

Di akhir pidato, Taslim mengungkapkan, bahwa peningkatan pengelolaan keuangan daerah semakin membaik. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan peningkatan pendapatan dan belanja pemerintah daerah, dengan jumlah temuan terhadap penggunaan anggaran yang dilakukan BPK dan BPKP terus mengalami penurunan. Serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut-turut. 

“Opini BPK merupakan indikator penilaian rill dan akuntabel terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah daerah. Adapun tahun anggaran 2021, prioritas pembangunan yang berdasarkan rencana pembangunan daerah tidak lepas dari penjabaran visi dan misi, yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Morowali yang Sejahtera bersama,” pungkasnya. 

Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Penyampaian LKPJ tahun anggaran 2021 oleh Pemda bersama DPRD Morowali. Diakhiri dengan penyerahan LKPJ tahun anggaran 2021 oleh Bupati kepada Ketua DPRD Morowali. (kominfo/ahl) 

Laporan: Ahyar Lani 

Silakan komentar Anda Disini....