Aktivitas Jetty PT Tiram Indonesia Dianggap Ilegal, Ketua DPRD Morowali : Tim Terpadu akan Turun

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terkait jetty PT Tiram Indonesia (TI)(Foto: Ahyar Lani)

MOROWALI, Kabar Selebes – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terkait jetty PT Tiram Indonesia (TI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Rapat bersama digelar di Gedung DPRD Morowali pada Kamis (21/04/2022). Aktivitas bongkar muat hasil tambang PT TI ternyata meresahkan masyarakat di Desa Matarape. Bahkan membuat DPRD merasa geram.

Ketua DPRD Morowali, Kuswandi mengungkapkan, DPRD akan kembali memastikan bahwa jetty PT TI berada di wilayah Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali. Tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki PT TI, baik lokasi maupun operasional yang menggunakan ijin dari Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

“Setelah kita lakukan verifikasi lapangan, berdasarkan titik koordinat, ternyata aktivitas PT TI masuk wilayah Morowali, Sulawesi Tengah. Juga berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2010, bahwa masuk wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

“Tim pemeriksa sudah melakukan peringatan berkali-kali, namun PT TI tidak mengindahkan,” tandas mantan aktivis Ketua Forbes Morowali ini.

Olehnya, DPRD bersama tim terpadu akan turun langsung ke lapangan pada 27 April 2022. Melibatkan pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, syahbandar, serta OPD teknis terkait.

“Kita akan memastikan kembali apakah aktivitas PT TI berjalan atau tidak. Dari informasi, pasca dikeluarkannya surat penghentian oleh Pemkab Morowali tertanggal 19 April sampai dengan 20 April 2022, PT TI tetap beraktivitas di jetty wilayah Desa Matarape, kita menganggap itu ilegal,” tegas politisi NasDem Morowali ini.

Rapat bersama itu dihadiri Wakil Ketua I DPRD Morowali Syarifudin Hafid, Kasdim Mayor Inf David Lunta, Kepala Dinas Perhubungan Emil, beberapa anggota dewan, perwakilan Syahbandar, OPD teknis, serta kepala desa Matarape. (ahl)

Laporan: Ahyar Lani

Silakan komentar Anda Disini....