Muhammad J Wartabone Penentu Nasib Kabupaten Parigi Moutong di Sulteng

PALU, Kabar Selebes – Anggota DPD RI Muhammad J Wartabone diminta oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Lidya Suryani Widayati, untuk menyusun dan memaparkan makalah atau kertas kerja sebagai bahan masukan dalam penyiapan naskah akademik (NA) dan RUU tentang Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tomini Raya dan RUU tentang Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Parigi Moutong saat ini menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang sedang dipersiapkan untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB), hingga terbentuk menjadi tiga kabupaten. Karena itu, Muhammad J Wartabone menguraikan kajiannya dalam Diskusi Pakar dihadapan perancang UU, peneliti, dan tenaga ahli dari Badan Legislasi DPR RI, di ruang rapat Badan Keahlian DPR RI, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jumat (22/4/22).

Selain Muhammad Wartabone, satu pembicara lainnya adalah Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermansyah Djohan. Penyampaian keduanya akan menjadi masukan dalam penyusunan NA dan RUU pemekaran DOB di wilayah Sulteng.

“Kabupaten yang akan dimekarkan adalah Parigi Moutong, menjadi tiga kabupaten. Kabupaten induk, Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong. Olehnya kami telah menyusun kajian untuk pemekaran wilayah tersebut,” ujar Muhammad Wartabone, Jumat (22/4/2022).

Kajian tersebut disampaikan dalam rangka penyusunan konsep awal (NA) dan draft RUU tentang pemekaran kabupaten di Sulteng. Dalam kajiannya, Muhammad Wartabone mengurai urgensi pembentukan RUU tentang pembentukan Kabupaten Tomini Raya dan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.

Muhammad Wartabone menilai, pemekaran wilayah Kabupaten Parimo, didasarkan pada pembentukan DOB, bahwa rentang kendali pemerintah daerah dengan masyarakat akan semakin dekat, pelayanan publik dapat lebih optimal, mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan kualitas SDM di daerah akan terwujud.

Muhammad Wartabone juga menyebut potret Kabupaten Parimo yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Tengah, memiliki letak yang sedemikian strategis, tepat di jantung Pulau Sulawesi dan dilintasi jalur Trans Sulawesi, serta berada di sebagian besar kawasan Teluk Tomini, yang merupakan teluk terbesar di dunia. Luas Kabupaten Parimo mencapai 6231 Km2 dengan panjang garis pantai sejauh 472 Km, serta jumlah penduduk 421.234 jiwa.

“Dengan kondisi itu, tentu menghadirkan rentang kendali pemerintah daerah ke masyarakat sedemikian jauh, sehingga pelayanan publik menjadi belum optimal,” tuturnya.

Dalam penyampaian tertulisnya, Muhammad Wartabone juga mengurai berdasarkan kajian Mabes TNI, terhadap rencana pemekaran Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah, dalam perspektif kepentingan pertahanan nasional. Keberadaan Kabupaten Parimo yang memiliki teluk terbesar di dunia secara bersinergi, terintegrasi dan berkesinambungan, perlu mempersiapkan diri sebagai pintu gerbang kawasan Asia Pasifik di era globalisasi.

Hal itu dinilai tidak berlebihan jika dihadapkan pada kepentingan pertahanan negara dengan dimekarkannya Kabupaten Parimo, bahwa skenario yang paling mungkin dihadapi TNI kedepannya, letak geografis Kabupaten Parimo dari arah utara masih dihadapkan pada fenomenal yang mengubah dan menjadi ancaman berlarut, diataranya, permasalahan Blok Ambalat yang belum terselesaikan dimana dapat menjadi konflik bersenjata antar negara.

Sehingga jika dihadapkan dengan prediksi ancaman tersebut, wilayah Kabupaten Parimo memiliki kemampuan menyiapkan fasilitas sebagai pangkalan aju seperti kekuatan TNI AL yang ada diwilayah Tomini Raya dan kekuatan TNI AU yang ada diwilayah Moutong.

“Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan jika ditinjau dari perspektif kepentingan pertahanan negara, dan mewadahi aspirasi masyarakat, bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Parigi Moutong menjadi tiga kabupaten, yakni Kabupaten Parigi, DOB Kabupaten Tomini Raya dan DOB Kabupaten Moutong, menjadikan rentang kendali pemerintah dengan masyarakat semakin dekat,” tandas Muhammad Wartabone.

Kondisi tersebut menurutnya akan mendorong pencepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, dan terwujudnya kualitas sumber daya manusia di daerah. Hal tersebut merupakan kekuatan mendasar yang harus diwujudkan dalam mendukung kepentingan pertahanan negara. Selain itu, tentunya akan mewujudkan sinergitas kepentingan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat.Selain urgensi pembentukan, Muhammad Wartabone juga menguraikan secara jelas dan dan logis mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, tujuan yang akan diwujudkan dari pemekaran, serta materi muatan yang diatur dalam RUU.(mit)

Laporan : Dita Yuliana

Silakan komentar Anda Disini....