Polisi Periksa 13 Saksi Pembakaran Kantor PLN di Donggala

Kasat Reskrim Polres Kabupaten Donggala IPTU Ismail. (Foto: ANTARA/Muhammad Izfaldi)

DONGGALA, Kabar Selebes – Polisi memeriksa 13 saksi dalam aksi protes berujung pembakaran dua kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kecamatan Dampelas dan Kecamatan Tambu, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kami sedang memeriksa enam orang saksi dari Kecamatan Dampelas dan dan tujuh orang dari Kecamatan Tambu,” kata Kasat Reskrim Polres Kabupaten Donggala Iptu Ismail di Donggala, Rabu (1/6/2022).

Ia menjelaskan pemeriksaan itu dilakukan secara persuasif, yakni memanggil satu persatu maupun sekaligus saksi yang berada di tempat kejadian perkara (TKP).

BACA JUGA :  Kapolda Sulteng Pastikan Teroris DPO MIT Poso Tersisa Satu Orang

Meski begitu, tidak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan saksi lain setelah pengembangan kasusnya nanti.

Selain pemeriksaan terhadap belasan warga, pihaknya telah menaikkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan.

“Nanti setelah proses itu kami tetapkan tersangka, kemudian pelimpahan perkara ke kejaksaan,” ujar Ismail.

Berdasarkan keterangan saksi, perusakan dan pembakaran objek vital PLN pada 27 Mei 2022 itu dipicu pemadaman listrik berulang oleh PLN dalam tempo yang panjang tanpa keterangan jelas.

BACA JUGA :  Bupati Parigi Moutong: Wilayah Rawan Banjir Harus Ditangani Multisektor

“Dari pemeriksaan saksi semua mengatakan dalam BAP bahwa masyarakat sakit hati karena aliran listrik PLN tidak stabil. Biasanya dalam seminggu hanya sehari hidup dan ada empat desa malah mengalami mati total,” ucap Ismail.

Lalu, masyarakat menemui pihak PLN menanyakan alasan pemadaman listrik hingga berjam-jam. Karena tidak berhasil bertemu dengan pihak perusahaan, masyarakat melampiaskan dengan merusak fasilitas hingga berujung pembakaran.

BACA JUGA :  Mewujudkan Ketangguhan Terhadap Bencana Secara Berkelanjutan

Sebelumnya, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura meminta kepolisian mengusut tuntas kasus di dua kecamatan di Donggala.

“Saya minta polisi untuk mengusut sesuai hukum dengan harapan masyarakat tidak main hakim sendiri. Polisi harus menegakkan hukum sesuai ketentuan,” kata Rusdy.(abd/ant)

Sumber : Antara

Silakan komentar Anda Disini….