Kerap jadi Buruan, BKSDA Sulteng Minta Masyarakat Jaga Kera Hitam

Kawanan kera hitam Sulawesi atau Macaca Nigra dengan kondisi kaki yang sedang terjerat tali berkumpul di kawasan hutan lindung di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (25/7/2022). (Foto: ANTARA/Muhammad Izfaldi)

PALU, Kabar Selebes – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah meminta masyarakat di provinsi itu menjaga kelangsungan hidup kera hitam atau Macaca Migran dari perburuan liar karena endemik Sulawesi ini tergolong dalam satwa terancam punah.

“Sekarang statusnya sudah menjadi appendix 2 atau terancam punah, sehingga kami minta supaya masyarakat berhenti memburu monyet khas Sulawesi, dan satwa ini sebagai aset negara yang harus dijaga kelangsungan hidupnya,” kata Kepala BKSDA Sulteng Hasmuni Hasmar di Palu, Selasa (26/7/2022).

Ia menjelaskan status itu telah melalui berkali-kali survei, baik yang dilakukan BKSDA maupun dilakukan oleh sejumlah pihak berkompeten, salah satunya International Union for Conservation of Nature (IUCN) atau Badan Konservasi Internasional yang mana hasilnya menunjukkan penurunan populasi secara drastis dalam beberapa tahun terakhir.

BACA JUGA :  BPBD Sebut 170 Relawan Terlibat Penanggulangan Bencana di Desa Torue

Berdasarkan survei itu, BKSDA menyatakan jumlah populasi Macaca Nigra atau ‘Yaki’ di Sulteng tidak lebih dari 1.000 ekor di habitatnya.

Menurut BKSD, berkurangnya populasi tersebut dipicu aktivitas manusia yang terus membuka lahan pertanian baru, sehingga berdampak pada perburuan secara masif.

“Perburuan liar ini biasanya dibunuh karena mengganggu tanaman warga atau pun dipelihara, bahkan ada sekelompok masyarakat mengonsumsi dagingnya, oleh karena itu kami secara aktif mengedukasi dan mengampanyekan kepada masyarakat bahwa satwa itu dilindungi,” tutur dia.

BACA JUGA :  Bantu Warga Kembangkan Usaha, Pemkab Sigi Sediakan akses Pembiayaan

Ia menambahkan tidak hanya satwa terancam punah dilindungi, tetapi semua satwa berada di habitatnya wajib dijaga supaya tidak mengalami degradasi populasi, sedangkan peran ini perlu melibatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1099 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tidak dapat dilakukan oleh internal pemerintahan melainkan melalui pihak swasta.

BACA JUGA :  BMKG Sebut Sulawesi Tengah Masuk Musim Pancaroba Kemarau

Oleh karena itu, tidak dimungkinkan untuk dilakukan penangkapan dengan tujuan penangkaran, kecuali adalah pihak swasta.

Salah satu yang paling dominan menurunkan populasi Macaca Nigra, lanjut Hasmuni, perilaku yang kian mengkhawatirkan akibat dari kebiasaan manusia memberi makan di sembarang tempat.

“Upaya yang sudah kami lakukan yakni menggencarkan sosialisasi maupun pemasangan tanda larangan jangan memberi makan monyet hitam di jalur Tawaeli-Toboli atau kebun kopi, karena satwa-satwa ini sering muncul di permukaan,” demikian Hasmuni.(ant/abd)

Sumber : Antara

Silakan komentar Anda Disini….