PALU, Kabar Selebes – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah mengupayakan 1.297 perangkat desa tersebar di 187 desa di daerah itu mendapatkan asuransi kesehatan guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi sehari-hari dalam membangun dan menjalankan roda pemerintahan desa.
Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir dihubungi dari Palu, Kamis, mengemukakan kepala desa dan jajarannya yang masuk dalam perangkat inti desa perlu diberikan jaminan asuransi kesehatan.
“Hal ini untuk menopang tugas-tugas perangkat desa serta mengurangi beban perangkat desa terkait dengan layanan kesehatan, termasuk sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada perangkat desa,” katanya.
Ia mengatakan tahun ini 1.297 perangkat desa terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan beberapa kepala urusan (kaur) akan dimasukkan dalam asuransi kesehatan. Total jumlah perangkat desa di daerah itu 1.367 orang.
“Ada dua desa yang kepala desanya hanya pelaksana jabatan dan 68 sekretaris desa yang berstatus PNS dan sudah masuk BPJS,” katanya.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Banggai Kepulauan akan bersinergi dengan BPJS Kesehatan terkait dengan pemberian asuransi kesehatan tersebut. Program itu tindak lanjut arahan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura terkait dengan pemberian asuransi kesehatan bagi perangkat desa dan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp6 miliar untuk memberikan asuransi atau jaminan sosial kepada masyarakat miskin dan tenaga kerja di daerah tersebut.
“Dalam APBD kami telah mengalokasikan anggaran Rp6 miliar lebih untuk asuransi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tenaga kerja di 300 desa tertinggal di Sulteng,” ucap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura.
Asuransi tersebut, katanya, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat menengah ke bawah. Pemprov Sulteng menggandeng BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan sosial atau asuransi kepada masyarakat.
Ia mengimbau bupati dan wali kota di Sulteng memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat menengah ke bawah di masing-masing daerah.
“Bupati agar mendorong kepala desa untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp20 juta untuk asuransi masyarakatnya,” ujarnya.(ant/abd)
Sumber : Antara
