TA Gubernur Sulteng Ridha Saleh Bantu 100 Sektor Usaha Ultra Mikro di Kota Palu 

Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Muhammad Ridha Saleh bersama warga. (Foto: ist)

PALU, Kabar Selebes  – Tenaga Ahli (TA) Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Ridha Saleh memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro di lapisan terbawah yang sama sekali tidak bisa disentuh oleh sektor perbankan alias tidak bankable.

Bentuk perhatian yang diberikan adalah dengan memfasilitasi bantuan kepada 100 usaha Ultra Mikro (UMi) yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Palu.

“Bantuan ini didedikasikan untuk meringankan beban sosial, sekaligus menjaga daya tahan bagi sektor usaha ultra mikro yang ada di Kota Palu,” ungkap Ridha Saleh, kepada media ini, di Palu, Rabu (28/09/2022).

Ia menjelaskan secara garis besar bentuk bantuan yang diberikan tersebut. Menurutnya, terdapat lima karakteristik pembiayaan UMi bagi UMKM.

BACA JUGA :  Dihadiri Sekkot Palu, BPIP RI akan gelar Kegiatan Pembumian Pancasila di Bumi Tadulako 

“Pertama, pinjaman dalam jumlah kecil yang ditujukan untuk kegiatan wirausaha dan bukan konsumtif. Dan kedua, pinjaman hanya untuk masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, khususnya kepada perempuan dan bagi mereka yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal,” tuturnya.

Selanjutnya, kata dia, bantuan tersebut disebar ke sektor usaha seperti pedagang garam Talise, penjual kacang dan pisang, kuliner dange, pedagang nasi kuning skala paling kecil serta jenis usaha mikro lainnya.

“Karena memang jumlahnya juga cukup besar di Kota Palu. Mereka inilah yang sama sekali belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tambah mantan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) RI itu.

BACA JUGA :  Pimpin Rapat dengan Perusda Palu, Asisten II dr Husaema Bahas soal Temu Bisnis  

Ia menjelaskan beberapa pertimbangan sehingga ingin mendedikasikan dirinya pada sektor tersebut.

Kata dia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kendala yang paling sering dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses permodalan (51,09%), pemasaran produk (34,72%), bahan baku (8,59%); sumber daya manusia atau pekerja (1,09%) transportasi (0,22%); dan terakhir lainnya (3,93%).

Dari data tersebut, lanjut dia, kendala yang paling umum dihadapi UMKM di Indonesia adalah terbatasnya akses permodalan. Kendala ini terjadi karena persyaratan pengajuan kredit kepada perbankan cukup sulit dipenuhi oleh UMKM di Indonesia.

“Inilah yang kita upayakan, mempermudah para pelaku usaha ini untuk mendapatkan modal tanpa harus memikirkan persyaratan yang berbelit-belit dan rumit. Apalagi di tengah kondisi masyarakat kita yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana alam dan pandemi Covid-19,” tutup pria kelahiran Palu yang pernah menjadi Deputi Direktur WALHI (2002-2006) itu. *

BACA JUGA :  Hari Kesadaran Nasional, Wakil Wali Kota Ajak ASN  Wujudkan Lingkungan yang Bersih
Silakan komentar Anda Disini….