PALU, Kabar Selebes – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah memberikan pengenalan Pemilu Serentak 2024 melalui sosialisasi pendidikan pemilih kelas pendidikan Pemilu.
Sosialisasi berlangsung di Aula KPU Sulteng, Rabu, 27 Oktober 2022. Peserta adalah mahasiswa dari sejumlah PTN/PTS di Kota Palu.
Dua narasumber yaitu akademisi Universitas Tadulako Dr Rahnat Bakri SH MH dan komisioner KPU Sulteng Sahran Raden.
Sahran Raden dalam materinya menyampaikan dan memperkenalkan sistem Pemilu di Indonesia.
“Pemilu di Indonesia adalah yang paling rumit di dunia. Bahkan pemilu lalu banyak menelan korban jiwa dari PPS dalam Pemilu 2019 lalu,” kata Sahran Raden.
Melihat hal itu, kata Sahran Raden, KPU mengusulkan desain surat suara dari lima menjadi dua lembar.
“Terdiri dari surat suara Calon Presiden/Wapres, DPR/DPRD Prov/Kab/Kota disatukan. Surat suara DPD tersendiri karena berbeda. Satu surat suara dipilih empat kali di dalamnya dan satu lagi surat suara DPD. Ini untuk mempermudah petugas PPS. Namun kendalanya adalah payung hukum atau UU Pemilu tidak dilakukan revisi. Kalau tidak dilakukan revisi maka bisa melalui Perppu,” kata Sahran Raden.
Lanjut Sahran, kelebihan surat suara tiap TPS 2 persen. Bisa bertambah bila ada pemilulh pindahan dan pemilih menggunakan KTP. Namun tidak pernah ada TPS pemilihnya 100%, paling 80%.
“Surat suara dari TPS terdekat atau antar kecamatan. Tidak ada kelebihan surat suara yang dicetak. Kelebihan cetak dimusnahkan dengan cara dibakar,” ujar Sahran.
Sahran juga menegaskan soal strategi mencegah politik uang. KPU datang mengkampanyekan bahaya politik uang ke masyarakat. Kemudian partai politik dan calon-calon datang dengan memberikan uang dan merusak kampanye anti politik uang oleh KPU.
“Yang terpenting, kesadaran masyarakat untuk berpemilu dengan baik,” kata Sahran lagi.
Mengapa harus memilih dan harus partai politik? Sahran Raden mengatakan, karena pemilu adalah untuk kesejahteraan.
Mengapa harus partai politik, tambah Sahran, karena parpol ada infrastruktur politik di Indonesia. Orang yang berkuasa melalui partai politik. (Ptr)
Laporan : Pataruddin
