NasionalPilihan

Imbau PT GNI Lebih Terbuka Terkait Tenaga Kerja, Menkopolhukam : Agar Pemerintah Punya Data

184
×

Imbau PT GNI Lebih Terbuka Terkait Tenaga Kerja, Menkopolhukam : Agar Pemerintah Punya Data

Sebarkan artikel ini
Menteri Koordinator bidang Polhukam (Menkopolhukam) Mahfud MD

JAKARTA, Kabar Selebes – Menteri Koordinator bidang Polhukam (Menkopolhukam) Mahfud MD mengimbau PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) lebih terbuka terkait ketenagakerjaan.

“Pemerintah menghimbau PT GNI bisa bersikap lebih terbuka, sehingga pemerintah dapat mempunyai data, tentang semua tenaga kerja dan pelaksanaam pengamanan di dalam lingkungan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah RI,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin malam.

BACA JUGA :  Semakin Kondusif, Tokoh Daerah Morowali Utara Minta Iklim Investasi Harus Dijaga

Hal itu disampaikan Mahfud terkait bentrokan di pabrik smelter PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Sabtu (14/1/2023) malam.

Dia menegaskan perusahaan harus lebih profesional dalam menjamin terjadinya kerja-kerja yang kondusif agar tidak terjadi bentrok antar kelompok-kelompok pekerja.

“Pemerintah menyesalkan terjadinya peristiwa itu,” ujarnya.

Kata dia, pemerintah berharap agar seluruh masyarakat tenang dan kembali kehidupan normal seperti biasa.

BACA JUGA :  Diduga jadi Penyebab Kerusuhan, Kemenaker Investigasi Pelaksanaan K3 di PT. GNI

“Karena pada saat ini, situasi di Morowali sudah kondusif,” ungkapnya.

Mahfud menegaskan aparat keamanan bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah terjadi.

Pemerintah setelah mempelajari latar belakang peristiwa, maka pemerintah menegaskan berdasarkan konstitusi, setiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan yang adil.

BACA JUGA :  Sebut 16 buruh GNI tak pernah Diperiksa jadi Tersangka, FARM Praperadilan Polres Morut

Mahfud berharap perusahaan hendaknya menyikapi tuntutan pekerja dengan arif, sebaliknya para pekerja harus bisa menyampaikan aspirasi dan menuntut hak-haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah akan menjamin hak-hak pekerja, sesuai dengan ketentuan konstitusi,” katanya menegaskan.(*/abd)