Tutup
Sulawesi Tengah

Wapres Ma’ruf Amin Minta Pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara Donggala Harus Sesuai Kaidah Lingkungan dan Hukum

×

Wapres Ma’ruf Amin Minta Pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara Donggala Harus Sesuai Kaidah Lingkungan dan Hukum

Sebarkan artikel ini
Wapres RI KH Ma’ruf Amin memberika setifikat kepada sejumlah warga Talaga di lokasi Kawasan Pangan Nusantara (KPN).(foto: setpres)

DONGGALA, Kabar Selebes – Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin memperingatkan pentingnya pengelolaan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan dan hukum.

Hal ini terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk akibat pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, yang membuat kebutuhan pangan melonjak.

Advertisment
Scroll hingga akhir

Pada upacara peresmian dan penanaman perdana di KPN, Desa Talaga, Kabupaten Donggala, Wapres menekankan pentingnya tata ruang yang mendukung distribusi pangan, termasuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

”Ketahanan pangan memerlukan kerjasama antara berbagai pihak, termasuk masyarakat,” tegas Ma’ruf Amin saat meresmikan KPN di Desa Talaga Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (4/10/2023).

Wapres juga menekankan bahwa pengembangan KPN harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia berharap pembangunan dan pengelolaan KPN dapat melibatkan masyarakat setempat melalui kelompok tani atau korporasi petani, sambil tetap menjunjung nilai-nilai lokal.

Gubernur Sulteng Rusdy Mastura menyambut peresmian KPN sebagai momen strategis untuk mengembangkan sektor pertanian dan meningkatkan kedaulatan pangan Indonesia.

KPN Sulteng memiliki luas lahan yang besar dan akan mencakup berbagai sektor ketahanan pangan, termasuk peternakan dan perikanan.

Sebagian lahan juga akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar untuk ditanami dan dikelola.

Hadir dalam acara ini adalah Bupati Donggala Kasman Lassa, serta pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten.

Wapres didampingi oleh beberapa menteri dan staf khusus.