TOLITOLI, Kabar Selebes – Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, menyebut angka laporan di Kabupaten Tolitoli, nol.
Tidak adanya laporan perihal penyelenggaraan pemerintahan di wilayah itu mengundang tanya ORI Perwakilan Sulteng.
Kepala ORI Perwakilan Sulteng, M. Iqbal Andi Magga, SH, MH heran perihal tidak adanya laporan itu.
Iqbal menyebut, apakah pemerintahan yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli sangat baik.
“Atau apakah masyarakat kurang memahami hak dan kewajibannya terkait pelayanan publik pemerintah,” kata Iqbal Andi Magga.
Hal itu terungkap pada sebuah diskusi di Kabupaten Tolitoli, Kamis (29/10/2023).
Sebelumnya Tolitoli berada di Zona Kuning
Diskusi itu tentang partisipasi kampus dan masyarakat dalam pengelolaan pengaduan dan pelaporan atas pelayanan publik.
Kegiatan berlangsung sehari penuh di Kampus Universitas Madago, melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Tolitoli, sahabat Ombudsman Kabupaten Tolitoli, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulteng, Iqbal Andi Magga, menjadi pembicara pada diskusi ini.
“Dan Kabupaten Tolitoli tercatat sebagai zero case aduan masyarakat terkait pelayanan publik,” kata Iqbal.
Ini bisa mengindikasikan bahwa entah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah di sini sangat baik.
Atau mungkin masyarakat perlu lebih memahami hak dan kewajiban mereka terhadap pelayanan publik.
ORI Sulteng sendiri telah dilakukan survei kepatuhan atas 14 standar pelayanan publik di 12 kabupaten dan 1 kota di Sulteng.
Kabupaten Tolitoli bahkan masih berada di zona kuning dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat, namun kini zerro case.
Sarana, prasarana, dan kemampuan aparat Pemda dalam melayani masyarakat masih belum memuaskan.
Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Tolitoli, Ir. Munawar, yang juga menjadi narasumber, mengakui perlu bimbingan dan masukan dari Ombudsman.
“Hal ini untuk meningkatkan sistem sarana, prasarana, dan kompetensi pelayanan Pemda Tolitoli kepada masyarakat,” kata Munawar.
Diskusi tentang pelaporan dan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik ini berlangsung dengan sangat antusias dan akrab.
Selama diskusi, peserta terlibat dalam berbagai kuis dan simulasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang cara menilai penyelenggaraan pelayanan publik secara sederhana.
Para asisten Ombudsman RI dari pusat memberikan panduan kepada sahabat Ombudsman dan mahasiswa yang hadir di kampus Madago.***
