PALU, Kabar Selebes – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah kembali mengambil langkah tegas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meluncurkan Operasi Kepolisian Pekat II Tinombala 2023.
Kabidhumas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari, mengumumkan bahwa operasi ini akan berlangsung selama 14 hari, dimulai besok, 13 November hingga 26 November 2023.
Tujuan dari operasi ini, kata Sugeng, adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), khususnya menjelang perayaan Natal 2023, sekaligus menciptakan situasi kondusif dalam tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung.
Operasi Pekat II Tinombala 2023 akan fokus pada penanggulangan beberapa kasus penyakit masyarakat, seperti judi, miras, prostitusi, premanisme, narkoba, geng motor, balap liar, serta kasus 4C (Curat, Curas, Curanmor, dan Curian biasa).
Sebagai persiapan, latihan pra operasi (latpraops) telah dilaksanakan pada 10 November 2023 di Rupatama Polda Sulteng.
Wakapolda Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko menjelaskan bahwa “Pekat” merupakan singkatan dari penyakit masyarakat, yang merupakan keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum, adat istiadat, kebiasaan, dan norma agama yang berlaku.
Soeseno menambahkan bahwa penyakit masyarakat bukanlah hal baru di tengah penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan akhir-akhir ini, kasus penyakit masyarakat semakin sering muncul di media mainstream dan media sosial.
“Sasaran penyakit masyarakat bukan hanya anak-anak muda, tetapi juga orang dewasa dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri,” ungkap Wakapolda Sulteng.
Operasi Pekat II Tinombala 2023 diharapkan dapat menjadi upaya efektif dalam menanggulangi penyakit masyarakat dan menekan kasus 4C demi menciptakan kondisi harkamtibmas yang kondusif menjelang perayaan Natal 2023 dan tahapan Pemilu 2024.
Wakapolda Sulteng juga menekankan pentingnya menghindari tindakan yang arogan dan overacting serta menjunjung tinggi hak asasi manusia saat berhadapan dengan pelaku penyakit masyarakat.
Ia meminta seluruh personel yang terlibat dalam operasi untuk memaksimalkan peran satgas, tidak hanya dalam penegakkan hukum, tetapi juga dalam pencegahan.
Sebagai langkah tambahan, setelah setiap kegiatan operasi, dilakukan apel konsolidasi untuk mengecek kembali personel dan perlengkapan, serta mengkaji kendala yang muncul di lapangan.
Hal ini diharapkan dapat membantu mencapai target dan sasaran operasi dengan baik.***
