MOROWALI, Kabar Selebes – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJAKER) memperjuangkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali sebagai respons terhadap tuntutan dan masalah yang mereka sampaikan.
Hal ini disampaikan APJAKER saat melakukan pertemuan dengan Bupati Penjabat (Pj) Bupati Morowali A Rachmansyah Ismail, Senin (27/11/2023).
Dalam pertemuan tersebut, APJAKER direspon positif oleh Penjabat Bupati Morowali, yang dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait.
Iswanto Masirete, Ketua Umum APJAKER Morowali, menyatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan tuntutan kepada pemerintah dan mendapatkan tanggapan baik.
Rencananya, Satgas akan segera dibentuk untuk melakukan evaluasi penertiban dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan, baik lokal maupun asing.
Menurut Iswanto, upaya komunikasi dan dialog telah dilakukan berulang kali tanpa hasil yang memuaskan.
Aksi unjuk rasa diambil sebagai langkah ekstrem setelah percobaan pendekatan lainnya tidak menghasilkan kesepakatan.
Masalah utama yang dihadapi adalah perizinan yang terlalu mudah untuk bidang alih daya, sehingga perusahaan dapat masuk tanpa kendali dan pengawasan yang memadai.
“Perlu aturan tambahan untuk perusahaan yang masuk agar bisa terkontrol, perlu juga ada pembenahan aturan terkait kontrak antara perusahaan lokal dan perusahaan asing, juga kontrak dengan tenaga kerja,” ujar Iswanto.
Koordinator aksi unjuk rasa, Muslimin Dg Masiga, menyampaikan terima kasih kepada Pj Bupati Morowali atas respons positif terhadap keluhan dan tuntutan APJAKER.
Salah satu isu yang diangkat adalah lambatnya pembayaran gaji karyawan oleh kontraktor yang tidak bertanggung jawab.
Ketua Dewan Penasihat APJAKER, Irsad Amir, menyampaikan harapannya agar Bupati Morowali yang definitif pada tahun 2024 nanti dapat mengambil kebijakan yang cepat dan responsif terhadap masalah di lapangan.
“Saya berharap Bupati Morowali tahun 2024 nanti, berani mengambil kebijakan demi kepentingan rakyat Morowali,” tandas Irsad Amir.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pj Bupati telah memerintahkan pembentukan Satgas Pengawasan sebagai langkah konkret untuk menangani masalah yang dihadapi oleh APJAKER dan masyarakat Morowali pada umumnya.(sal)