Pemilu 2024

Cegah Politik Uang saat PSU di TPS 17 Kabonena, Polsek Palu Barat dan Koramil Tingkatkan Patroli

74
×

Cegah Politik Uang saat PSU di TPS 17 Kabonena, Polsek Palu Barat dan Koramil Tingkatkan Patroli

Sebarkan artikel ini
Editor: Abdee Mari
Kapolsek Palu Barat, AKP Rustang. Foto : Dok Polsek Palu Barat

PALU, Kabar Selebes – Kepolisian Sektor (Polsek) Palu Barat bersama Komando Rayon Militer (Koramil) telah meningkatkan patroli mereka di wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 Kabonena, Ulujadi, Palu, dalam upaya mencegah praktik politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU). Tindakan ini ditempuh menyusul merebaknya isu-isu terkait politik uang yang dilaporkan dalam beberapa hari terakhir.

Informasi terkait politik uang ini telah menyebar di kalangan penduduk yang tinggal di sekitar TPS 17 Kabonena selama tiga hari terakhir. Kabar tersebut mengindikasikan bahwa tim sukses dari beberapa kandidat Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu, terutama dari dapil Palu Barat dan Ulujadi, telah menawarkan sejumlah uang kepada warga agar memberikan suaranya kepada calon tertentu saat PSU berlangsung.

Salah satu warga setempat yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyatakan bahwa meskipun ada tawaran uang dengan nominal berbeda-beda, ia menolak untuk menerimanya. Menurutnya, menerima uang tersebut selain dapat berujung pada konsekuensi hukum yang serius, juga melanggar nilai-nilai moral.

BACA JUGA :  Ketua KPU RI Temukan Dugaan Pemalsuan Surat Pernyataan dari Anggota KPPS di Kota Palu

“Iya, saya dengar memang ada katanya mau masuk ke sini bawa serangan fajar (uang) kalau sudah dekat PSU. Cuman tidak tahu dari tim sukses caleg mana,” aku salah satu warga Jalan Lasoso, Kabonena, yang tidak mau identitasnya ditulis di media ini, Selasa (20/2/2024) malam.

Kapolsek Palu Barat, AKP Rustang, telah mengonfirmasi adanya laporan mengenai politik uang yang akan beredar di wilayah TPS 17 Kabonena. Sebagai respons, pihaknya melakukan koordinasi dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Palu Barat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya praktik politik uang tersebut.

“Karena terkait pemilu adalah kewenangan mereka, makanya kami lakukan koordinasi untuk menyikapi isu politik uang tersebut sehingga bisa diantisipasi tidak terjadi,” terangnya kepada jurnalis media ini di Palu, Rabu (21/2/2024).

BACA JUGA :  KPU Sigi Sosialisasi Pendaftaran Peserta Pemilu 2024

Rustang menjelaskan bahwa sesuai perintah dari Kapolres Palu Kombes Pol Barliansyah, personel Polsek Palu Barat mendukung Gakkumdu dan Panwascam dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjelang PSU di TPS 17 Kabonena. Mereka bersama-sama berupaya meningkatkan patroli di wilayah tersebut untuk memastikan tidak ada gangguan Kamtibmas, terutama terkait dengan politik uang.

Petugas gabungan yang terdiri dari personel operasi Mantap Brata Polres, personel Polsek Palu Barat, dan pasukan Koramil, melakukan patroli setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Kamtibmas, khususnya terkait politik uang, tetap terjaga di wilayah TPS 17 Kabonena.

Rustang juga mengajak warga, terutama yang tinggal di sekitar TPS 17 Kabonena, untuk tetap waspada dan tidak menerima tawaran apapun dari tim sukses calon legislatif. Mereka diminta untuk segera melapor ke aparat penegak hukum jika ada tawaran politik uang yang mencurigakan.

BACA JUGA :  Profesor Sagaf S Pettalongi: Agama Harus Dijauhkan dari Politik dalam Pemilu 2024

Pelarangan terhadap praktik politik uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaku maupun penerima politik uang dapat dikenai sanksi pidana, termasuk pidana penjara dan denda.

“Saya dan Pak Danramil Palu Barat setiap malam juga turun langsung patroli. Kami lakukan itu untuk benar-benar memastikan kamtibmas khususnya politik uang tidak terjadi di wilayah TPS 17 Kabonena,” ungkapnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Palu telah memutuskan untuk melakukan PSU di sembilan TPS di lima kecamatan. Keputusan ini diambil setelah rapat pleno KPUD Palu.***