Tutup
Sulawesi Tengah

Mantan Bupati Morowali Taslim Terkejut Baru Tahu Ada Perda Penyertaan Modal Daerah dari Penyidik Kejari

×

Mantan Bupati Morowali Taslim Terkejut Baru Tahu Ada Perda Penyertaan Modal Daerah dari Penyidik Kejari

Sebarkan artikel ini
Penulis: Abdee Mari
Mantan Bupati Morowali Taslim

MOROWALI, Kabar Selebes – Mantan Bupati Morowali, Drs. Taslim, mengungkapkan keterkejutannya setelah mengetahui adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal daerah di Perusahaan Daerah (Perusda) Kabupaten Morowali.

Informasi ini baru diketahuinya saat diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Morowali pada Kamis (6/6/2024).

Advertisment
Scroll hingga akhir

Taslim diundang oleh Kejari Morowali untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana penyertaan modal daerah di Perusda Kabupaten Morowali yang terjadi pada tahun 2012.

Usai menjalani pemeriksaan, Taslim mengaku mampu menjawab pertanyaan dari jaksa dengan baik dan menjelaskan beberapa hal, termasuk regulasi atau dasar hukum pembentukan Perusda Kabupaten Morowali.

“Saya menjelaskan beberapa hal termasuk regulasi atau dasar hukum pembentukan Perusda Kabupaten Morowali,” ujarnya.

Taslim menekankan bahwa Perda Nomor 12 Tahun 2009, yang menjadi dasar pembentukan Perusda Morowali, diterbitkan sebelum ia menjabat sebagai bupati.

“Perda itu diterbitkan pada tanggal 17 Agustus 2009. Saat itu saya baru mau dilantik jadi anggota DPRD Morowali, dan pelantikan saya akhir Agustus 2009. Jadi, Perda tersebut bukan merupakan produk saya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Taslim mengungkapkan bahwa ia baru mengetahui tentang Perda penyertaan modal daerah ketika diperlihatkan oleh penyidik Kejari.

Selama menjadi anggota DPRD Morowali periode 2009-2014, ia bertugas di Komisi 1 dan tidak terlibat dalam pembahasan Perda Penyertaan Modal Daerah ke Perusda.

“Jadi, saya sama sekali tidak terlibat dalam pembahasan Perda Penyertaan Modal Daerah yang dibahas oleh panitia khusus (Pansus),” bebernya. Taslim juga menegaskan bahwa ia tidak mengetahui secara persis tentang Perda tersebut, termasuk besaran nilai penyertaan sebesar Rp2 miliar.

Meskipun demikian, Taslim mengakui bahwa sebagai Bupati Morowali periode 2018-2023, ia memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyertaan modal Perusda.

Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan dan pengawasan Perusda bukan semata-mata tanggung jawab bupati saja, karena Perusda dibawahi Bagian Ekonomi di sekretariat Kantor Bupati yang membidangi pengawasan.

“Penyertaan Modal sebesar Rp2 miliar yang menjadi temuan BPK-RI, tidak terjadi di masa saya menjabat,” tegas Taslim.

Taslim juga menyatakan pentingnya memberikan keterangan kepada penyidik untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya.

“Kasus ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat kejelasannya, apakah benar ada kerugian negara atau tidak,” sebutnya media yang mewawancarainya usai mendatangi Kantor Kejari Morowali.

Ia mengajak semua pihak untuk melihat proses hukum secara positif dan tidak menjadikannya sebagai “serangan” kepada pihak tertentu.

“Mari kita mengikuti proses hukum ini dengan baik, agar segala permasalahan yang ada dapat diluruskan dan tidak menimbulkan spekulasi liar,” tutup Taslim.(*/abd)