PALU, Kabar Selebes – Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu menduga ada beberapa kandidat calon Wali Kota Palu terindikasi melakukan politisasi bantuan dana stimulan.
Menurutnya, beberapa calon Wali Kota dengan sengaja melakukan politisasi isu dana stimulan saat melakukan kampanye politik.
“Kami melihat, ada dua calon Wali Kota Palu yang selalu menjual isu dana stimulan sebagai hasil keringat mereka. Kami juga melihat tim-tim sukses mereka gencar melakukan kampanye tak terpuji ini ke publik. Seakan-akan kandidat mereka orang yang berdarah-darah memperjuangkan dana hibah dari pemerintah pusat kepada masyarakat luas,” ujar Adriansa, Kamis (22/10/2020).
Ia mengatakan, bantuan dana hibah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp1,9 Triliun itu, harus ditelisik prosesnya.
Perjuangan memperoleh dana hibah itu, kata dia, bukan main-main dan bukan sesuatu yang gampang atau bukan lobi-lobi elitis.
“Kami minta para kandidat dan tim sukses masing-masing, agar tidak menjadikan isu ini sebagai komoditas politik. Itu dosa besar yang tidak bisa diampuni,” pungkasnya.
Adriansa menuturkan, bahwa bantuan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang para penyintas mendesak pemerintah pusat.
“Dimana mereka saat penyintas menderita di kamp-kamp pengungsian? Dimana mereka saat penyintas berjuang di jalan? Saat air mata dan keringat penyintas bercucuran dibawa terik panas matahari? Saat para penyintas berjuang, hingga anak dan pekerjaannya harus ditinggalkan? Kemana mereka saat itu? Harusnya mereka malu,” imbuhnya.
Adriansa juga menjelaskan, bahwa para penyintas selama ini berjuang sendiri agar bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyampaikan masalah-masalah yang mereka hadapi.
Bahkan, para penyintas beberapa kali bertemu langsung dengan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ir. Rifai untuk menyampaikan masalah mereka di pengungsian.
“Itu bukan bantuan para kandidat calon Wali Kota, itu murni usaha para penyintas sendiri agar bisa mendesak pemerintah pusat untuk memberikan dana stimulan kepada korban bencana 28 September 2018,” tegasnya.
Ia mengaku pihaknya juga kini intens berkomunikasi langsung dengan Kepala BNPB, Doni Monardo.
Hal itu, untuk memastikan adanya bantuan yang diperuntukkan membangun kembali rumah warga terdampak bencana di Sulteng.
“Jadi, kalau ada kandidat Wali Kota Palu yang berani mengklaim dana stimulan adalah hasil keringatnya. Saya pikir dia telah membohongi publik luas. Kandidat seperti ini bagi kami tak layak. Bahkan tak pantas memimpin Kota Palu yang kita cintai bersama,” katanya.
Menurut Adriansa, politisasi yang dilakukan oleh beberapa kandidat calon Wali Kota Palu benar-benar menyayat hati para penyintas.
Apalagi, saat ini masih terdapat ribuan warga terdampak bencana 28 September 2018, belum menerima bantuan yang telah ditransfer oleh Kemenkeu setahun lalu.
Sehingga, klaim yang dilakukan oleh beberapa kandidat calon Wali Kota Palu tersebut sangat tidak pantas.
“Jangan melukai hanya untuk meraih bangku kekuasaan,” ujarnya.
Atas kejadian itu, Adriansa berharap, agar para penyintas benar-benar teliti dan jeli memilih kandidat yang benar-benar jujur, berpihak dan punya kemampuan politik menyelesaikan masalah korban bencana di Kota Palu.
Selain itu, agar kiranya para penyintas tidak terlena dengan politik uang atau apapun yang diberikan oleh para kontestan calon Wali Kota Palu.
Sebab, menurutnya, politik uang sama halnya menjual hak suara yang justu membawa kesengsaraan dan penderitaan penyintas di masa mendatang. (maf/rlm/fma)
Laporan : Mohammad Arief
